Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. WTP tersebut merupakan raihan ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2011.

Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut kepada Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jawa Barat, Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Senin (28/5).

Usai rapat, Ahmad Heryawan mengungkap rahasia bisa sukses mempertahankan WTP. Hal itu bermula dari kesadaran bahwa pembuat laporan keuangan akan sulit tanpa dilakukan oleh ahlinya.

Pada 2009-2010 Jawa Barat mendapat jatah CPNS hingga 160 orang. Dari jumlah ini, Ahmad Heryawan pun meminta kepada BKN separuhnya adalah akuntan. Namun, hanya 40 orang yang disetujui untuk akuntan.

"Dari jatah 160 CPNS baru yang diberikan, kita minta 80-nya akuntan. BKN kaget juga waktu itu," katanya.

Saat itu, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin WTP yang bagus. Untuk itu, dibutuhkan SDM yang ahli dalam mengelolanya. Meski begitu, BKN tetap memberi jatah 40 akuntan. Ahmad Heryawan pun menempuh upaya lain dengan menyekolahkan 40 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk jadi akuntan.

"Jadi, ada yang istimewa waktu itu, Jawa Barat dalam tiga tahun punya 80 akuntan," papar Aher.

Para Akuntan tersebut, kemudian ditugaskan di OPD-OPD hingga Biro yang ada di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat. Mereka bertugas secara khusus untuk membuat laporan keuangan.

"Di samping kita juga cerita yang lain, karena asetnya banyak catatan, waktu itu kita juga membuat tim aset di Jawa Barat pada 2009 waktu itu, sehingga 2011 kita dapat WTP dan sampai hari ini kita pertahankan," pungkasnya.