KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Rachmawati bantah transfer Rp 300 juta ke Alvin untuk makar

Selasa, 10 Januari 2017 13:24 Reporter : Ronald
Sandiaga Uno di rumah Rachmawati Soekarnoputri. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Teguh Santoso, juru bicara Rachmawati membenarkan kalau anak Presiden RI 1, Soekarno, itu pernah mengirimkan uang sebesar Rp 300 juta kepada tokoh Gerbang Nusantara, Alvin Indra. Namun dia pastikan uang itu tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan makar.

"Tetapi uang yang dikirimkannya itu bukan untuk tindakan makar atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Melainkan untuk aksi menyerahkan petisi kembali ke UUD 1945 yang asli pada tanggal 2 Desember 2016 lalu," katanya lewat keterangan tertulisnya, Selasa (10/1). Alvin dan Rachmawati sudah menjadi tersangka kasus makar.

Teguh mengatakan, mengenai transferan dana sebesar Rp 300 juta sudah pernah dijelaskan Rachmawati dalam jumpa pers di kediamannya pada tanggal 7 Desember 2016. Rachmawati sudah dua kali diperiksa untuk kasus ini, pertama pada 20 Desember 2016, kemudian 3 Januari 2017.

"Mbak Rachma sudah berkali-kali menyampaikan hal ini secara terbuka. Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk keperluan logistik aksi menyerahkan petisi kembali ke UUD 1945 yang asli," katanya.

Menurut Teguh, penjelasan ini perlu disampaikan kembali setelah Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, pada Senin (9/1) kemarin, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi mengenai aliran dana Rp 300 juta itu dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

"Jangan sampai ada kesan bahwa selama ini Mbak Rachma menutup-nutupi soal itu, dan baru diketahui polisi dari laporan PPATK," tegasnya.

Teguh juga menjelaskan, bahwa Gerbang Nusantara adalah organisasi yang dimotori oleh aktivis Partai Pelopor yang didirikan Rachmawati pada tahun 2002. Setelah tidak bisa ikut dalam pemilu, aktivis Partai Pelopor ada yang mendirikan Gerbang Nusantara.

"Beberapa bulan lalu Gerbang Nusantara meminta Mbak Rachma mendeklarasikan kembali Partai Pelopor. Mbak Rachma bersedia bila memang masih ada kekuatannya. Maka disiapkanlah rencana konsolidasi menjelang deklarasi yang direncanakan tanggal 17 Desember 2016. Salah satu konsolidasi itu berupa aksi menyerahkan petisi kembali ke UUD yang asli tanggal 2 Desember 2016," jelas Teguh.

Mengenai tanggal aksi menyerahkan petisi yang bersamaan dengan tanggal Aksi Bela Islam III, yakni 2 Desember 2016, Teguh mengatakan, itu terjadi karena Aksi Bela Islam diundurkan tanggal 25 November 2016.

Menurut rencana, Gerakan Selamatkan NKRI dan Gerbang Nusantara akan berhenti di luar gerbang gedung MPR RI. Pimpinan MPR RI lah yang akan mendatangi mereka untuk mengambil petisi itu.

"Rencana aksi menyerahkan petisi ini juga sudah disampaikan ke pihak Polda Metro Jaya dua hari sebelumnya. Dalam pemberitahuan digunakan nama Gerakan Selamatkan NKRI yang sejak tahun 2015 sudah berkordinasi dengan pimpinan MPR RI mengenai penyerahan petisi kembali ke UUD 1945 yang asli," pungkasnya. [lia]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.