Rachmawati anggap kasus makar lucu, yang lapor polisi pangkat Aiptu

Selasa, 10 Januari 2017 15:45 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
rachmawati nangis di DPR. ©2017 Merdeka.com/raynald

Merdeka.com - Sejumlah aktivis yang menjadi tersangka dugaan makar terhadap Presiden Joko Widodo mendatangi Kompleks MPR/DPR siang ini. Para aktivis itu di antaranya Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zen, Ahmad Dhani, dan Hatta Taliwang. Rachamawati cs mengadukan tudingan makar yang dituduhkan ke pimpinan DPR.

Mereka pun difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas, dan Wenny Warouw. Rachmawati mengatakan, tudingan pasal makar yang disangkakan polisi janggal dan tidak beralasan.

Salah satunya karena laporan tuduhan penggulingan pemerintahan yang sah kepada belasan aktivis hanya dilaporkan oleh seorang polisi dari Polda Metro Jaya berpangkat Aiptu.

"Lucunya yang melaporkan itu seorang Aiptu. Padahal kan ini tuduhan yang serius dan berat," kata Rachmawati di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).

Begitu pula, kata dia, saat penangkapan para aktivis pada 2 Desember 2016. Dia mengaku telah menolak tuduhan makar saat ditangkap. Tetapi, pihak kepolisian memaksa agar ikut ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Telepon genggam pun diamankan tanpa adanya surat sita.

"Saya menolak tuduhan makar tapi disuruh ikut. Dan ada beberapa handphone langsung disita tanpa adanya surat penyitaan. Kami langsung dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua. Di sana saya dipisah dari teman pisah, saya diputar-putar baru ditaruh di satu tempat," jelasnya.

Sebelumnya, Rachmawati mengatakan, pasal tuduhan makar terhadap sejumlah aktivis ini telah direkayasa dan cenderung ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan Polri. Dia membantah jika pihaknya akan melakukan praktik makar terhadap Jokowi.

"Saya sudah melihat ini by desain ini akan justru digambar gemborkan persatuan akan pecah belah. Golongan agama dikatakan kelompok radikal terorisme dan kelompok nasionalis dikatakan makar," ujarnya.

Rachmawati dan para aktivis merasa difitnah karena mereka hanya ingin menyampaikan petisi agar UUD 1945 dikembalikan melalui MPR/DPR melalui aksi damai pada 2 Desember 2016. Sebab, targetan aksi agar UUD 1945 dikembalikan menjadi pedoman negara itu hanya bisa terealisasi lewat kewenangan MPR. [rnd]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.