Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memindahkan dua terpidana kasus suap pengurusan Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dari Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang cabang KPK, ke Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur.

Mereka adalah dua anak buah pengusaha Siti Hartati Murdaya, yakni Gondo Sudjono Notohadi Susilo dan Yani Anshori. Gondo dan Yani meninggalkan Rutan KPK pukul 15.49 WIB. Saat ditanya para jurnalis, keduanya sempat menyapa.

"Ya, terima kasih. Saya sehat-sehat saja," kata Gondo kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (22/3).

Yani Anshori pun sempat menyatakan hal yang sama. "Ya alhamdulillah. Saya sehat," kata Yani.

Beberapa barang bawaan mereka pun turut dipindahkan, antara lain baju, selimut, bantal, guling, dan lainnya. Barang-barang itu dibawa pulang oleh masing-masing keluarga.

Gondo merupakan Direktur Operasional PT Hardaya Inti Plantation. Sementara Yani adalah General Manager Supporting PT HIP. Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, beberapa waktu lalu menjatuhkan vonis kepada Gondo dan Yani, masing-masing 1 dan 1,5 tahun penjara.

Menurut majelis hakim, Gondo dan Yani terbukti bersalah mengantarkan uang suap buat mantan Bupati Buol, Amran Abdullah Batalipu. Pada penyerahan itu, keduanya memberikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada Amran. Sebelum penyerahan kedua, Yani dan Direktur Keuangan PT HIP, Arim, sudah mengantarkan uang Rp 1 miliar kepada Amran, sehingga total uang suap berjumlah Rp 3 miliar.

Hukuman buat Yani lebih berat lantaran dia dua kali mengantar duit suap buat Amran, serta membuat rancangan surat rekomendasi tim lahan dengan kepala surat Kabupaten Buol. Surat itu ditujukan ke Badan Pertanahan Negara, sebagai bahan pertimbangan buat penerbitan IUP dan HGU.

Dalam perkara sama, majelis hakim sudah menjatuhkan putusan buat Amran dan Presiden Direktur PT HIP, Siti Hartati Murdaya, masing-masing 7 dan 2,5 tahun penjara. Menurut majelis hakim, Amran sebagai penyelenggara negara terbukti menerima suap dari Hartati. Tetapi, keduanya mengajukan banding dan prosesnya masih berlangsung sampai saat ini.