Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menunggu laporan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo perihal kasus dugaan suap pemulusan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemendesa PDTT. KPK menangkap tangan petinggi Kemendesa PDTT dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Jumat (26/5).

"Satu dua hari ini pak Mendes akan melaporkan kondisi Kemendesa kepada Menko PMK," kata Puan di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (29/5).

Puan menegaskan pihaknya akan menghormati proses hukum yang berlaku. Jika Kemendesa PDTT yang merupakan kementerian berada di bawah koordinasinya itu melakukan pelanggaran dalam hal ini suap maka harus diproses sesuai mekanisme hukum berlaku.

"Kalau memang itu kasus hukum memang terjadi tentu saja kita harus menghormati hal tersebut," tandasnya.

Putri Presiden Kelima, Megawati Soekarnoputri ini mengingatkan seluruh kementerian yang berada di bawah koordinasinya harus tetap menjaga profesionalitas dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. Peringatan ini juga bisa berlaku untuk kementerian lain.

"Bukan hanya pada menteri tertentu, saya berharap memang profesionalitas, utamanya akuntabilitas keuangan memang harus tetap dijalankan sesuai dengan mekanisme keuangan yang ada," tuturnya.

Puan menambahkan saat ini KPK masih terus mendalami dugaan suap pemulusan opini WTP Kemendesa PDTT. Puan menilai Kemendesa PDTT sangat proaktif memberikan keterangan atas kasus tersebut.

"Kemendesa juga sudah proaktif untuk ikut memberikan keterangan yang diperlukan," tandasnya.