PSI Lapor KPK Karena Tak Temukan Kantor Kontraktor Revitalisasi Monas

Kamis, 23 Januari 2020 12:41 Reporter : Merdeka
PSI Lapor KPK Karena Tak Temukan Kantor Kontraktor Revitalisasi Monas PSI lapor KPK. ©2020 Merdeka.com/liputan6.com

Merdeka.com - PSI membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas revitalisasi kawasan Monas. PSI beranggapan, kontraktor yang akan menggarap proyek ratusan miliar ini tak jelas keberadaannya.

"Jadi dari penelusuran media dan penelusuran dari tim kami, kantor kontraktor itu di Ciracas, tetapi setelah ditelusuri ternyata ada info lagi di Letjen Suprapto Cempaka Putih, itu juga gak jelas malah," ujar tim advokasi PSI Patriot Muslim di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/1).

Patriot mengatakan, alamat kantor PT Bahana Prima Nusantara yang menjadi kontraktor ini masih simpang siur. Menurutnya, jika kontraktor tidak memberikan informasi yang benar saat proses lelang, maka itu masuk pelanggaran.

"Dari website lpse.jakarta.go.id, bisa ditemukan data terkait nama kontraktor pemenang lelang yakni PT Bahana Prima Nusantara, harga negosiasi senilai Rp64,4 miliar, dan alamat kantor di Jalan Nusa Indah No. 33, Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur. Tim Advokasi PSI telah menelusuri alamat tersebut yang ternyata berlokasi di sebuah gang di kawasan permukiman," kata dia.

1 dari 2 halaman

Patriot mengatakan, sempat terkuak PT Bahana Prima Nusantara menyewa kantor virtual di lokasi tersebut. Menurut Patriot, beredar kabar kantor asli PT Bahana Prima Nusantara beralamat di Jalan Letjend Suprapto Nomor 60, Jakarta Pusat.

"Namun, setelah ditelusuri berbagai pihak dan media, tidak juga ditemukan lokasi sebenarnya perusahaan tersebut," kata dia.

Patriot menduga, PT Bahana Prima Nusantara hanya perusahaan bendera yang tak memiliki aset untuk mengerjakan proyek tersebut.

"Jika dia mengalihkan pekerjaan ke pihak lain atau melakukan praktik subkontrak, maka ini juga pelanggaran berat," kata dia.

2 dari 2 halaman

Maka dari itu, Patriot meminta KPK menelusuri kejanggalan-kejanggalan tersebut. Patriot mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan beberapa dokumen sebagai bukti. Meski tim pengaduan masyarakat (dumas) KPK memintanya untuk melengkapi berkas laporan tersebut.

"Kalau memang ada pelanggaran ya diusut, kalaupun memang enggak ada ya harus ada keterangan yang terang-benderang dari KPK," kata dia.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [rnd]

Baca juga:
Revitalisasi Monas Belum Izin Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka
UPT Monas Sebut Penebangan Pohon Tanggung Jawab Dinas Cipta Karya DKI
Pemprov DKI Sebut Revitalisasi Monas Tak Perlu Izin Kemensesneg
Belum Minta Izin ke Kemensetneg, DPRD DKI Minta Revitalisasi Monas Disetop Sementara
Pemprov DKI Pastikan Pemenang Tender Revitalisasi Monas Bukan Abal-abal
Revitalisasi Monas Molor, Kontraktor Dikenakan Sanksi Denda

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini