Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif pajak kepada dunia usaha yang membantu penanggulangan masalah Corona. Ini menjadi salah satu langkah menerjemahkan Keputusan Presiden (Keppres) No 12/2020 yang menetapkan wabah virus Corona sebagai bencana nasional.

"Keppres tersebut harus diapresiasi karena membuat jajaran pemerintah semakin memiliki keleluasaan dalam mengambil langkah-langkah menghentikan wabah, secara langsung atau tidak langsung. Tinggal para menteri menerjemahkan secara konkret dan berani mengeksekusinya," kata Juru Bicara DPP PSI bidang Pajak, Benny Kisworo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/4).

Dia menegaskan, penerbitan Keppres itu tepat adanya. Tinggal para menteri menerjemahkan secara lebih konkret dan berani mengeksekusi dengan segera.

"Kita berada dalam situasi tidak normal. Waktu sangat berharga. Terobosan sangat diperlukan. Para menteri selayaknya benar-benar membantu, jangan justru menghalang-halangi arahan presiden," ujarnya.

Seperti pernah diusulkan PSI, insentif yang diberikan adalah bantuan dunia usaha dalam menangani masalah Corona bisa diklaim menjadi potongan pajak. Nilai potongan pajak bisa dibuat bervariasi, mengacu pada besar donasi, skala cakupan, atau kriteria lain.

Beny menambahkan, insentif semacam ini diperlukan untuk mendorong partisipasi dunia usaha secara massif dalam membantu rakyat yang terdampak. Jika hanya melibatkan satu atau dua pengusaha, tidak akan memberikan pengaruh signifikan untuk rakyat.

"Dampak pandemi ini sangat besar, terutama bagi rakyat kecil. Banyak rakyat kecil yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Saat ini kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada pemerintah untuk menanggulangi dampak tersebut. Seluruh kalangan masyarakat, termasuk pengusaha, sudah seharusnya bergerak bersama. Donasi pengusaha akan sangat meringankan beban rakyat," tutupnya.

Presiden Jokowi, Senin 13 April 2020, secara resmi menetapkan wabah virus corona Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan ini dilakukan lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.