Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSI: Formula E dan Asian Games Beda Kelas!

PSI: Formula E dan Asian Games Beda Kelas! Asian Games 2018. ©2018 reuters

Merdeka.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra menilai penjelasan Pemprov DKI terkait penyelenggaraan Formula E yang memuat banyak ketidakkonsisten dari kesepakatan kesepakatan dalam beberapa proposal sebelumnya.

"Berdasarkan tanggapan itu kita dibuka fakta bahwa Pemprov tidak konsisten. Kenapa karena data-data yang kita sampaikan berdasarkan permohonan dari mereka, proposal dari mereka, proposal paparan yang mereka ajukan, mereka paparkan kepada kami di ruang-ruang rapat resmi," kata Anggara saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/9).

Ketidakkonsistenan terlihat, kata Anggara, terkait perubahan commitment fee sebesar Rp560 miliar pada proposal terbaru saat ini yang berlaku untuk tiga tahun. Padahal pada kesepakatan sebelumnya Pemprov DKI diminta membayar commitment fee untuk lima tahun yang totalnya sekitar Rp2,3 triliun.

"Kemudian, mereka menyederhanakan, misalnya. Kan ada ya ada pointpembesaran fee 560 miliar itu untuk tiga tahun. Loh mereka lupa, kita kan punya deadline paparanya permohonan Dinas Pemuda dan Olahraga," katanya.

"Kemarin juga kan beredar, inget enggak yang surat Kadispora kepada Pak Gubernur untuk melunasi. Kalau tidak akan terkena pinalty, itukan ada angka-angkanya ada. Jadi saya makin melihat boboroknya Formula E ini dari sanggahan-sanggahan mereka. Kenapa, karena, ada ketikdakonsisten di situ," tambahnya.

Dengan adanya perubahan-perubahan beberapa kesepakatan, lantas Anggara, menagih dokumen studi kelayakan atau fisibility study serta renegosiasi kontrak atas perubahan dari kesepakatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Formula E.

Walaupun saat ini Pemprov DKI telah mengecilkan anggaran, termasuk melibatkan pihak swasta sebagai sponsor pada gelaran tersebut. Namun Anggara tetap menagih pertanggung jawaban dana Rp560 miliar yang dikeruk dari APBD, untuk pembayaran commitment fee.

"Itukan harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan, dari logika penganggaran apakah bisa misalnya, kita bicara logika penganggaran permohonannya untuk commitment fee 2019, tetapi dibayarkannya untuk sesuatu yang lain, kan tidak bisa," jelasnya.

Atas hal tersebut, Anggara menyebut jika apa yang disampaikan Pemprov DKI dalam penjelasan terkait Formula E adalah pembodohan. Karena tidak melampirkan dokumen-dokumen ihwal perjanjian yang baru hingga terjadi perubahan dalam pelaksanaannya.

"Tidak disebutkan juga dokumen-dokumen pendukung. Nah seharusnya dikembalikan dulu, renegosiasi kontak dulu. Kita tarik dulu kemudian kita negosiasi kontrak baru. Jadi kalau menurut saya jawaban itu pembodohan publik. Maksudnya mereka jangan lupa kalau kita ini megang dokumennya, yang berasal dari mereka juga," jelasnya.

Selain itu dia juga mengkritik pengibaratan yang dilakukan Pemprov DKI dengan membandingkan gelaran Formula E dengan Moto GP di Mandalika maupun Asean Games pada tahun 2018 yang menurutnya berbeda kelas.

"Perbedaanya dengan Mandalika secara sederhana adalah kita, Mandalika itu membangun sirkuit. Ada aset yang akan ditinggalkan, di sana. Kaya kita bangun stadion. Kalau Formula E sirkuitnya mau dipasang dimana sih? Terus kedua Formula E itu knock down lepas pasang, jadi tidak ada aset yang ditinggal, orang balapannya di jalan, iya kan," bebernya.

"Terus ada juga narasi yang membandingkan dengan Asean Games. Pertanyaan sederhana kalau Asian Games, itu ada kebanggaan atlet-atlet kita yang sudah latihan mengharumkan nama bangsa, itu diwadahi dalam fasilitas itu. Nah pertanyaan saya, siapa orang Indonesia yang jadi pembelap di sana. Enggak usah pembalapnya deh, siapa tim Indonesia yang berlaga di sana, tidak ada," tambahnya.

Sedangkan dalam perspektif bisnis, menurutnya, antara Formula E dengan Moto GP sangatlah timpang. Terlebih jika merujuk pada ketenaran minat di Indonesia Moto GP jauh lebih diminati dan lebih besar market pasarnya daripada Formula E.

Selain itu, dia juga menyoroti kota-kota yang disebutkan telah selenggarakan Formula E juga tidak dikenal, masyarakat Indonesia. Sehingga tolak ukur untuk mengenalkan kepada masyarakat melalui ajang balapan mobil itu kurang lah tepat.

"Kota mana yang kita inget gitu, makanya efek itu bisa terukur, kan tidak. Jadi menurut saya Jakarta sudah cukup dikenal lah sama dunia. Tetapi tetap point utamanya karena ada pelibatan APBD disana. Kalau pakai swasta silahkan jalan, tapi ini APBD," sebutnya.

Sehingga dia menegaskan, jika yang dipersoalkan PSI dalam gelaran Formula E, karena menggunakan anggaran APBD Rp560 miliar. "Kiita coba bandingkan dengan Jakarta Marathon sebelum pandemi, itu mengangkat Citra Jakarta, kami sepakat aja kita support. Kita hanya menfasilitasi tempat kan (tidak pakai APBD)," tuturnya.

Oleh karena itu, Anggara mengkritik atas pemaparan Pemprov DKI yang dianggap sebagai pembodohan kepada masyarakat, dengan menjelaskan pembenaran yang banyak ketidakonsistenan pada perjanjian sebelumnya tanpa adanya rujukan dokumen sebagai bukti perubahan.

"Janganlah, menurut saya, yang perlu saya tekankan, janganlah pembodohan publik ini untuk pembenaran aja. Mereka menjelaskan pembenaran versi mereka, tapi menaifkan data-data yang ada dan sudah terjadi," tuturnya.

Alhasil, Anggara menjelaskan kalau alasan partainya mengajukan interpelasi untuk menagih penjelasan Pemprov DKI terkait pelaksanaan Formula E yang sudah sejak lama jadi pembahasan di PSI.

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Detik-Detik Anies-Cak Imin Hangat Hampiri Salami Prabowo-Gibran

VIDEO: Detik-Detik Anies-Cak Imin Hangat Hampiri Salami Prabowo-Gibran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat keempat pilpres 2024 yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1).

Baca Selengkapnya
PPP Bakal Terima Kedatangan Prabowo dan Gerindra dengan Tangan Terbuka

PPP Bakal Terima Kedatangan Prabowo dan Gerindra dengan Tangan Terbuka

PPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Buruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini

Buruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini

Layanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Baca Selengkapnya
PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar

PSI Gelontorkan Rp80 Miliar Dana Kampanye Pemilu, Kalahkan Demokrat dan Golkar

Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.

Baca Selengkapnya
Ditemani Erina, Kaesang Bagikan Kaus Pecinta Belimbing Sayur saat Kampanye di Bali

Ditemani Erina, Kaesang Bagikan Kaus Pecinta Belimbing Sayur saat Kampanye di Bali

Di Bali, PSI sendiri menargetkan 1 kursi untuk DPR-RI serta 5 kursi untuk Dapil

Baca Selengkapnya
KPK Cegah Eks Ketua Klub Ferrari Owners Club Indonesia ke Luar Negeri

KPK Cegah Eks Ketua Klub Ferrari Owners Club Indonesia ke Luar Negeri

Pencegahan Hanan telah diajukan ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI selama enam bulan kedepan

Baca Selengkapnya
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.

Baca Selengkapnya
Ini Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia

Ini Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia

Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.

Baca Selengkapnya