Proyek perluasan Bandara Bali, Angkasa Pura sebut tak ada bantuan dari IMF

Selasa, 18 September 2018 14:15 Reporter : Moh. Kadafi
Proyek perluasan Bandara Bali, Angkasa Pura sebut tak ada bantuan dari IMF Proyek perluasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bai. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Dalam menghadapi hajatan besar Annual Meeting IMF-World Bank pada Oktober 2018 di Nusa Dua Bali, proyek perluasan apron barat, apron timur, serta gedung VVIP di Bandara I Gusti Ngurah Rai mencapai biaya sebesar Rp 2,2 triliun.

Hal tersebut disampaikan Co General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Rai Sigit di Ruang Rapat Jepun, Gedung Wisthi Sabha Bandara I Gusti Ngurah Rai, Selasa (18/9).

Sigit menjelaskan, untuk kebutuhan biaya perluasan apron dan gedung VVIP ditanggung PT Angkasa Pura, tidak ada bantuan anggaran dari IMF dan pemerintah.

"Untuk proyek Rp 2,2 triliun, itu anggaran Angkasa Pura tidak ada bantuan dari IMF maupun pemerintah karena itu suatu pekerjaan demi kepentingan NKRI kita mendanai sendiri," ucapnya.

Saat ini, proyek tersebut sudah mencapai 90 persen proses penyelesain. Sigit juga memastikan saat acara IMF-World Bank Annual Meeting berlangsung, bangunan-bangunan

tersebut telah rampung dan akan seleai di bulan September akhir.

"Maksimal sampai akhir September, kita mengebut kerja 24 jam di lapangan. Sehingga target bisa tercapai. Untuk perawatan-perawatan landnya sudah masuk, trial tinggal operation dan akhir September kita sudah mencapai semua," imbuh Sigit.

Sementara Kepala Humas Bandara Ngurah Rai, Arie Ahsannurohim, menyampaikan untuk total perluasan apron barat dari total 8 hektare yang direklamasi, ada 3,57 hektare yang hampir rampung pengerjaannya untuk kepentingan IMF-World Bank.

"Sementara untuk Apron timur sudah mencapai 97 persen, sedangkan untuk gedung VVIP ini sudah di atas 96 persen. Hanya tinggal finishing-nya dan fasilitas tambahan untuk protokoler," ujarnya.

"Memang untuk gedung ini (VVIP), kita masih fokus di desain interiornya karena itu memang cukup detail untuk arsitek Bali. Karena itu standar pemerintah daerah Provinsi Bali. Untuk desain kita sudah koordinasi pada pemerintah daerah yaitu DPRD dan Gubernur," tutup Arie. [cob]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini