Merdeka > News

Provinsi Papua Barat Daya Butuh 1.053 ASN, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Kamis, 24 November 2022 21:10 Reporter : Ya'cob Billiocta
Provinsi Papua Barat Daya Butuh 1.053 ASN, Ini Posisi yang Dibutuhkan Penjabat Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Paulus Waterpauw. antara

Merdeka.com - Sebagai provinsi baru ke-38, Papua Barat Daya membutuhkan 1.053 aparatur sipil negara (ASN) untuk menjalankan roda pemerintahan setempat. Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Paulus mengatakan, Pemprov Papua Barat mengusulkan 153 orang ASN untuk menjadi pegawai di Papua Barat Daya.

"Karena secara umum enam kabupaten yang ada di Papua Barat Daya sudah mengusulkan masing-masing 150 ASN atau mencapai 900 orang, sedangkan total kebutuhan mencapai 1.053 orang," kata Waterpauw di Manokwari, Kamis (24/11).

Usulan kebutuhan ASN untuk Pemprov Papua Barat Daya itu juga dapat diajukan secara perseorangan melalui kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian.

2 dari 2 halaman

Dia mengatakan setiap ASN di unit pelaksana teknis (UPT) wilayah Sorong Raya atau Papua Barat Daya secara otomatis akan masuk dalam jajaran pegawai ASN di provinsi baru tersebut.

Kebutuhan ASN itu akan mengisi sekitar 22 organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus dimiliki Pemprov Papua Barat Daya.

Terkait posisi yang dibutuhkan secara kepangkatan, 1.052 ASN itu terdiri atas seorang pejabat tinggi madya, 33 orang pejabat tinggi pratama, 108 orang administrator, 297 orang pengawas, 614 orang pejabat pelaksana.

Waterpauw menyampaikan Provinsi Papua Barat Daya kini sedang dalam masa transisi untuk menerima personel, peralatan, pembiayaan, serta rekomendasi dari kabupaten dan kota di wilayah Sorong Raya maupun Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk.

"Ada sejumlah agenda utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya, yakni peresmian daerah dan pelantikan penjabat gubernur Papua Barat Daya, kemudian pembentukan perangkat daerah dan ASN. Bagian itu yang kami harus beri kontribusi," ujar Paulus Waterpauw. Dikutip dari Antara. [cob]

Baca juga:
Puluhan Ribu Pegawai Non-PNS Pemkot Surabaya Dipastikan Tetap Bekerja, Ini Faktanya
Oknum PNS Ketahuan Curi Kambing di Asahan, Begini Nasibnya Kini
Proses Perbaikan NIP PNS Dilakukan Lewat Aplikasi Mulai 2023, Begini Caranya
Layanan Pensiun PNS Dipangkas dari 5 Hari Jadi 1 Hari Kerja
Aturan Baru KemenPAN-RB: PNS Papua Bisa Magang Lintas Instansi

Ubah Tanggal Kedaluwarsa Makanan dan Kosmetik, Tujuh Pelaku di Bekasi Diringkus
Ubah Tanggal Kedaluwarsa Makanan dan Kosmetik, Tujuh Pelaku di Bekasi Diringkus
Bupati Cianjur Ungkap Donasi untuk Korban Gempa Mencapai Rp1,8 Miliar
Bupati Cianjur Ungkap Donasi untuk Korban Gempa Mencapai Rp1,8 Miliar
19 Korban Gempa Cianjur Mengungsi ke Bogor Tanpa Perbekalan, Kondisi Trauma Berat
19 Korban Gempa Cianjur Mengungsi ke Bogor Tanpa Perbekalan, Kondisi Trauma Berat
Pengusaha dan Buruh Beda Keinginan, Pemprov Kepri Punya Angka Kenaikan UMP Sendiri
Pengusaha dan Buruh Beda Keinginan, Pemprov Kepri Punya Angka Kenaikan UMP Sendiri
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Regional
  3. Viral Hari Ini
  4. Papua
  5. Daerah Otonomi Baru Papua
  6. DOB Papua
  7. Pemekaran Papua
  8. PNS
  9. ASN
  10. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Kemenaker: UMP Maksimal 10 Persen Berlaku 1 Januari 2023
image

Tips Bijak Gunakan Dompet Digital Agar Tak Boros
image

Kisah Prajurit Kopassus Ganti Kode Senapan AK-47, dari Rusia Jadi Bahasa Jawa
image

5 Aturan Keuangan yang Diajarkan Jutawan pada Anak Mereka

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi