Merdeka.com - Puluhan warga Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, menggeruduk kantor Bupati Lumajang, Selasa (27/12). Mereka berunjuk rasa meminta keadilan karena dianulir sebagai penerima BLT BBM.

Pendemo menyatakan terdapat 215 warga yang seharusnya mereka menerima dana BLT BBM, tetapi datanya dianulir sepihak pemerintah desa setempat ke kantor pos.

Kedatangan warga ke kantor Bupati meminta agar pemerintah kabupaten membuka kembali ratusan data warga penerima bantuan yang sudah diblokir. Mereka menuding ada kecurangan yang dilakukan pemerintah desa terkait dugaan pemalsuan atau penyalahgunaan data warga penerima BLT BBM.

Warga juga menuding pemerintah desa melakukan kesalahan dalam proses verifikasi data penerima bantuan. Mereka meminta Kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut karena diduga terjadi pemalsuan data.

"Tuntutan kami agar 215 warga ini mendapatkan hak yang sama dengan warga lainnya yang mendapat undangan (bantuan BLT BBM)," kata Samsul Arifin, salah seorang koordinator aksi pada Selasa (27/12).

Samsul mengungkapkan bakal melakukan aksi kembali apabila pihak desa tidak memberi penjelasan terkait adanya ratusan data warga yang dianulir.

Dorong Musyawarah

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono mengatakan pihaknya akan memfasilitasi ratusan warga tersebut dengan pihak pemerintah desa untuk melakukan musyawarah ulang terkait permasalahan tersebut.

"Kami akan fasilitasi agar Pemerintah Desa agar bisa melakukan musdes ulang untuk memverifikasi 215 KPM (keluarga penerima manfaat) ini, apakah masih layak untuk diusulkan program bansos," ujar Agus.

Menurutnya, jika dari ratusan warga yang dianulir datanya masih layak, pihaknya akan segera menindaklanjuti ke Kementrian Sosial untuk membuka pemblokiran data sehingga warga bisa mendapatkan hak dari bantuan BLT yang ada.

"Jika memang masih layak, maka akan saya usulkan kembali agar bisa diteruskan ke Kementerian Sosial untuk membuka rekening yang terblokir," tutupnya.