Merdeka.com - Pemerintah Aceh menggelar program pemutihan atau penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor sejak 2 Januari 2023 lalu. Program tersebut bakal berakhir pada 28 Februari 2023 mendatang.

Pelaksanaan kegiatan pemutihan pajak kendaraan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pembebasan dan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pajak Progresif.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA mengatakan, pada program pemutihan pajak kendaraan itu yang dibebaskan antara lain Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke-2, denda pajak dan pajak progresif kendaraan bermotor.

"Selain itu, juga diringankan pajaknya dengan cukup membayar pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) selama tiga tahun saja, bila telah menunggak lebih dari tiga tahun," kata Muhammad kepada merdeka.com, Kamis (2/2).

Dia mengimbau masyarakat Aceh untuk memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi langsung kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang ada di kabupaten/kota.

"Hanya perlu bawa berkas berupa STNK, BPKB dengan data identitas yang sesuai KTP," ujarnya.

Muhammad MTA mengatakan adanya program pemutihan pajak ini merupakan relaksasi yang diberikan Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.