Merdeka.com - Kementerian Kesehatan tidak akan memperpanjang izin bagi para tukang gigi. Kementerian Kesehatan juga tidak akan membuka izin tukang gigi baru. Dengan demikian profesi ini akan tinggal sejarah. Saat ini ada sekitar 75 ribu tukang gigi di Indonesia, sementara jumlah dokter spesialis gigi belum banyak.

"Permenkes 339/1989 berisi pembaruan izin bagi tukang gigi yang sudah ada, dan dengan Permenkes 1871/2009 yang membatalkan, maka tidak dikeluarkan izin baru bagi tukang gigi," kata Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Dedi Kuswenda dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu, (16/3).

Alasannya, Kemenkes merasa tukang gigi ini membahayakan pasien. Mereka sering melakukan praktik layaknya dokter gigi, padahal para tukang gigi ini tidak pernah mengecap pendidikan formal untuk merawat gigi.

UU 29/2004 pasal 73 ayat 2, menyebutkan setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik.

"Hasil kajian dari banyak teman profesi, pemasangan gigi yang di atas akar gigi itu tidak boleh, tapi banyak dilakukan oleh tukang gigi. Akar gigi kan tempat kuman, jika ditutup oleh gigi palsu, itu bisa menyebabkan kelainan, bahkan infeksi," papar Dedi.

Kemenkes juga melarang tukang gigi memasang behel. Harus dokter spesialis ortodonti yang memiliki wewenang memasang kawat gigi. Menanggapi hal ini beberapa tukang gigi pun protes. Mereka keberatan jika izinnya tidak diperpanjang.

"Nanti harus kerja apa? Saya sudah 15 tahun jadi tukang gigi. Selama ini tidak pernah berlaku seperti dokter gigi. Saya pasang behel hanya untuk variasi saja," kata Suhardi, seorang tukang gigi d Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (18/3).

Menurutnya, kehadiran para tukang gigi justru membantu masyarakat. Apalagi tidak semua orang mampu berobat ke dokter gigi. "Saya praktik 15 tahun. Tidak ada yang pernah kenapa-kenapa," kata dia.