Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pro Kontra Blusukan Ala Mensos Risma

Pro Kontra Blusukan Ala Mensos Risma Mensos Tri Rismaharini sambangi tunawisma. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini terhadap para tunawisma di Jakarta mendapat sorotan dari berbagai pihak. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria ikut menyoroti hal ini. Dia mengaku, selama dia hidup di Jakarta, dia tidak pernah menemukan adanya tunawisma di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

"Terkait dengan adanya tunawisma di jalan Sudirman-Thamrin, saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun dan saya baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (6/1).

Pandangan berbeda datang dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani. Zita menepis pernyataan Wagub Riza. Zita mengatakan bahwa masih banyak ditemukan tunawisma di Jakarta. Termasuk di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, lokasi Mensos Risma blusukan.

"Masalah tunawisma itu memang benar ada kok, sama seperti banjir. Sudah menjadi masalah abadi di Jakarta. Jangankan tunawisma orang tua, anak kecil saja ada," kata Zita saat dihubungi merdeka.com, Rabu (6/1).

Zita meminta pihak-pihak yang sentimen terhadap aksi Risma itu sadar bahwa tunawisma memang masih ada di Jakarta. Menurutnya, seharusnya Pemprov DKI Jakarta ikut mendukung aksi sosial yang dilakukan oleh Risma.

"Kita harus buka mata, memang benar ada tunawisma. Saya malah mengapresiasi pejabat apalagi sekelas menteri yang mau turun langsung ke lapangan. Aksi blusukan Bu Risma ini bagus," kata anak Ketua Umum PAN itu.

Menurut Zita, sosok Tri Rismaharini merupakan sosok pemimpin yang patut dijadikan contoh oleh pemimpin lainnya. Sebab, kata Zita, gaya kerja Risma yang langsung 'ACT' patut diapresiasi.

"Istilahnya, pemimpin yang baik itu mencontohkan langsung dengan tindakan. Nah bu Risma itu tipe pemimpin yang seperti itu. Jadi hal yang baik seperti itu perlu kita apresiasi," kata Zita.

Dikritik PKS

Senada dengan Zita, Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidhowi menilai blusukan yang dilakukan Risma bukanlah suatu pencitraan. Menurutnya, sifat Mensos Risma yang memang suka terjun langsung ke lapangan, melihat kondisi masyarakat itu telah tertanam di dalam jiwanya. Sehingga, kata Achmad, sifat blusukan mantan Wali Kota Surabaya sulit untuk dihilangkan.

"Memang DNA politik Bu Risma seperti itu. Bisa dilihat ketika beliau memimpin Surabaya, beliau memang selalu turun ke bawah. Termasuk ketika menjabat jadi Mensos di Jakarta. DNA politik itu susah dihapusnya," kata Baidhowi saat dihubungi.

Selain itu, menurutnya wajar saja bila Risma melakukan aksi blusukan itu di kawasan Jakarta Pusat. Sekalipun Kawasan tersebut bisa dibilang kawasan tertata dan terelit di Jakarta.

"Menurut saja wajar saja, habit seperti itu terbawa sampai beliau menjabat jadi Mensos. Lagi pula, beliau blusukan di Jakarta Pusat ya karena kantornya di sana. Mungkin nanti beliau akan ke daerah lain juga saat kunjungan," ujarnya.

Lagipula, kata Achmad, Sosok Tri Rismaharini merupakan mantan Wali Kota yang memang terkenal dengan kerja kerasnya. Menurutnya apa yang dilakukan Risma merupakan satu dari kerja-kerjanya yang lain. Terkait tudingan pencitraan itu menurutnya hal yang biasa bagi seorang pejabat.

"Setahu saya bu Risma memang pekerja keras. Kerja kerasnya kan terlihat ketika memimpin Surabaya. Yang namanya jabatan politik tidak lepas dari ramalan-ramalan politik seperti itu. Saat turun ke jalan, sebagian orang anggap sebagai politik pencitraan. Padahal memang tugasnya," kata sekretaris Fraksi PPP itu.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai, aksi blusukan yang dilakukan Risma tidak akan bisa menuntaskan permasalahan sosial di Indonesia. Termasuk masalah kemiskinan yang harus bisa dituntaskan oleh Risma sebagai Mensos yang baru, menggantikan Juliari Batubara.

"Bu Risma sebagai Mensos baru perlu lebih berinovasi, sebab menjadi Menteri dengan masalah lebih beragam dan dengan skala nasional, tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan blusukan," kata Mardani dikutip dari akun twitternya.

Seharusnya, kata Mardani, Risma perlu melakukan 'blusukan data' untuk memastikan bansos Covid-19 tepat sasaran dan tidak bermasalah seperti sebelumnya. Mardani meminta Risma untuk memastikan tidak ada lagi perbedaan data penerima bantuan. Sehingga, bantuan yang diberikan tepat sasaran, transparan, efektif, dan efisien.

"Pemerintah perlu untuk terus berkoordinasi dan menyiapkan sistem evaluasi yang terukur, mengingat problem klasik negeri ini yaitu data yang berbeda antar kementerian, sehingga kerap timbul ego sectoral," kata Mardani.

Mardani pun berharap, tidak ada lagi ditemukan tindakan nepotisme dalam program bansos ini. Dia berharap, mekanisme baru dalam penyaluran bansos kali ini lebih terawasi.

"Semoga mekanisme baru ini semakin mudah terawasi sehingga tidak ada lagi penyelewengan seperti kemarin yang merugikan pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha yang memang sangat memerlukan program tersebut untuk mendongkrak daya beli di tengah pandemi," ujarnya.

Kemensos Bantah Risma Pencitraan

Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kementerian Sosial, Herman Koswara, menegaskan blusukan yang dilakukan Risma semata-mata ingin mengetahui permasalahan sosial di Tanah Air lebih dekat. Bukan bagian dari pencitraan politik

"Ya enggak ada pencitraan, kalau kita kan ingin melihat permasalahan sosial itu dari dekat. Nah kebetulan saja saat dia istilahnya menuju ke kantor mungkin melihat ada tunawisma dan lain-lain sebagainya sehingga dia kan ingin melihat dari dekat," ucap Herman saat dikonfirmasi.

Lagi pula, lanjut Herman, Risma melakukan blusukan seperti kemarin bukan hanya di Jakarta saja. Meski dia tak menampik saat ini blusukan didominasi di Jakarta.

Dia menambahkan, dengan blusukan dan tatap muka langsung, Risma ingin memotret permasalahan seperti apa yang terjadi di masing-masing kota.

"Beliau selaku menteri sosial ingin melihat kondisi yang aktual dan faktual kan potret sosial itu tidak lepas dari konteks manusia terutama melihat orang-orang yang perlu pelayanan kesejahteraan sosial," jelasnya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya
Pemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP

Pemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP

Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.

Baca Selengkapnya
Jakarta Diguyur Hujan Deras Sejak Malam, Ini Titik-Titik Banjir di Hari Pencoblosan Pemilu

Jakarta Diguyur Hujan Deras Sejak Malam, Ini Titik-Titik Banjir di Hari Pencoblosan Pemilu

BPBD melaporkan sejumlah wilayah terdampak banjir akibat hujan lebat yang mengguyur Ibu Kota semalam.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sekjen PDIP Bandingkan Perbedaan Mencolok Blusukan Ganjar dan Prabowo

Sekjen PDIP Bandingkan Perbedaan Mencolok Blusukan Ganjar dan Prabowo

Jika Ganjar melakukan blusukan masyarakat berbondong-bondong hadir

Baca Selengkapnya
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Sambut Isra Miraj, Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto Ingatkan Silaturahmi Jangan Terputus Gara-Gara Pilpres

Sambut Isra Miraj, Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto Ingatkan Silaturahmi Jangan Terputus Gara-Gara Pilpres

Warga juga diingatkan untuk selalu berbuat baik dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
Warga Jakarta Mulai Padati Kawasan Bundaran HI jelang Perayaan Tahun Baru

Warga Jakarta Mulai Padati Kawasan Bundaran HI jelang Perayaan Tahun Baru

Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar perayaan malam tahun baru menuju 2024 di kawasan Bundaran HI

Baca Selengkapnya
Diduga Malpraktik Tata Kota, Komunitas Pesepeda B2W Gugat Pj Gubernur Jakarta Heru Budi ke PTUN

Diduga Malpraktik Tata Kota, Komunitas Pesepeda B2W Gugat Pj Gubernur Jakarta Heru Budi ke PTUN

Pj Gubernur DKI Heru dianggap tidak mampu menjamin keamanan para pesepeda di ibu kota

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya