Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Presiden PKS: Terlalu besar, Kemendikbud harus dibelah jadi dua

Presiden PKS: Terlalu besar, Kemendikbud harus dibelah jadi dua PKS. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta berpendapat idealnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dibagi menjadi dua agar lebih fokus memajukan pendidikan. Sebab, menurut Anis, cakupan Kemendikbud terlalu luas.

"Kementerian Pendidikan ini terlalu besar. Oleh karena itu harus dibelah dua, yakni (Kementerian) Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi," katanya di Semarang seperti dilansir Antara, Senin (14/1).

Hal itu diungkapkannya saat menjawab pertanyaan salah satu mahasiswa pada Dialog Kebangsaan 'Mencari Pemimpin Indonesia Dari Kampus untuk Negeri' yang berlangsung di Universitas Negeri Semarang.

Anis mengatakan, sekarang ini Pemerintah memiliki perguruan tinggi negeri (PTN) hampir mencapai 100 unit, sementara universitas atau perguruan tinggi swasta (PTS) tak kurang dari 3.200 unit.

"Ini (pendidikan tinggi) layak menjadi satu kementerian sendiri. Nah, (jumlah sekolah) pendidikan dasar dan menengah lebih banyak lagi," kata pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 28 September 1968 itu.

Dia mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memajukan pendidikan adalah dengan memisahkan manajemen pendidikan tinggi dan pendidikan dasar menengah lewat kementerian tersendiri.

Setelah itu, kata dia, semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia, khususnya yang dimiliki oleh Pemerintah atau PTN ditargetkan menjadi 'world class', yakni perguruan tinggi berkelas dunia.

Anis membayangkan jika Indonesia ingin memperbesar pengaruhnya dalam bidang budaya dan pemikiran, harus mengubah negeri ini menjadi salah satu destinasi atau tujuan pendidikan di dunia.

"Jangan cuma kita yang belajar ke luar negeri. Kita juga ingin menjadikan orang-orang di luar negeri untuk belajar di negeri ini. Itu salah satu agenda yang sangat fundamental," katanya.

Nantinya, kata Anis, pemerataan pendidikan kepada seluruh masyarakat akan tercapai dan dengan sendirinya mampu memicu pertumbuhan ekonomi karena Indonesia memiliki 'human capital' yang bagus.

 

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.

Baca Selengkapnya