Presiden Jokowi Teken PP Terkait Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Rabu, 21 Oktober 2020 10:45 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Presiden Jokowi Teken PP Terkait Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Presiden Jokowi. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan. Aturan tersebut dibuat untuk menghargai serta menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan hak mereka.

"Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 1 poin 6 yang dikutip merdeka.com, Rabu (21/10)

Kemudian pada pasal 2 dikatakan, pemerintah daerah (Pemda) wajib memiliki ULD. ULD Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemda di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya keanggotaan ULD Ketenagakerjaan ditetapkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan.

"Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas koordinator, sekretaris, anggota," bunyi Pasal 3 ayat 2.

Sedangkan pada Pasal 8, dikatakan ULD membuat perencanaan untuk melindungi hingga pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas. Lalu memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

"Menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas."

Selanjutnya pemerintah pusat dan daerah melakukan pemantauan serta evaluasi terkait pelaksanaan kinerja ULD Ketenagakerjaan. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas penyandang disabilitas.

"Penyelenggara ULD Ketenagakerjaan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada gubernur dan bupati/wali kota," pada Pasal 15.

Sementara itu gubernur dan bupati wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan tersebut kepada menteri ketenagakerjaan. Hal itu dilakukan satu kali dalam satu tahun secara daring.

"Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 16. [lia]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini