Presiden Jokowi: Pemerintah Komitmen Selesaikan Kasus HAM Berat

Jumat, 10 Desember 2021 11:45 Reporter : Ahda Bayhaqi
Presiden Jokowi: Pemerintah Komitmen Selesaikan Kasus HAM Berat Jokowi. ©2019 Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan komitmen pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Penyelesaian dengan prinsip keadilan bagi pelaku HAM berat.

"Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat," jelas Jokowi saat berpidato dalam acara Hari HAM Sedunia Tahun 2021, Jumat (10/12).

Jokowi menyebut Jaksa Agung telah mengambil langkah melakukan penyidikan umum terhadap pelanggaran HAM berat. Langkah ini dilakukan pemerintah pasca terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor tahun 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Salah satu kasus yang dilakukan penyidikan yakni kasus Paniai di Papua pada tahun 2014. Kejaksaan Agung akhirnya membentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Papua pada 3 Desember 2021.

"Berangkat dari berkas Komnas HAM, Kejaksaan tetap melakukan penyidikan umum untuk menjamin terwujudnya prinsip-prinsip keadilan dan penegakan hukum," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan keputusan Jaksa Agung untuk membentuk tim penyidik untuk kasus Paniai merupakan langkah maju. Kendati begitu, dia menuturkan kasus ini tetap harus dikawal.

"Kita perlu bersama memastikan proses peradilan yang transparan dan bermartabat," kata Taufan.

Dia mendorong Presiden Jokowo membentuk semacam komite untuk menangani penyelesaian non yudisial kasus-kasus HAM berat tertentu. Taufan menyebut sejauh ini pelanggaran HAM akibat konflik agraria merupakan salah satu isu yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM.

Reporter: Liza Egeham dan Ahda Bayhaqi [noe]

Baca juga:
Jokowi
Jaksa Agung Teken Surat Pembentukan Tim Penyidik Kasus HAM Berat Paniai Papua 2014
Panglima TNI Jenderal Andika Janji Kawal Kasus HAM di Papua: Hukum juga Komandannya
Jaksa Agung Beberkan Penyebab Penuntasan Pelanggaran HAM Berat Kerap Buntu
DPR Dalami Wewenang Jaksa terkait Rekonsiliasi HAM Berat dalam RUU Kejaksaan
Aksi Kamisan ke-706

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini