Presiden Jokowi Masih Jaring Calon Dewan Pengawas KPK

Senin, 2 Desember 2019 15:23 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Presiden Jokowi Masih Jaring Calon Dewan Pengawas KPK Presiden Jokowi dan Menko Airlangga di Korea Selatan. ©2019 Rizka/Kemenko Perekonomian

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan hingga saat ini tim internal yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno belum memutuskan terkait dewan pengawas KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan hingga kini pihaknya masih mencari masukan dari beberapa pihak.

"Jadi belum ada proses finalisasi. Masih, masukan-masukan yang sangat banyak," kata Jokowi di Istana Kepresidenan saat makan siang bersama wartawan, Senin (2/12).

Dia mengatakan saat ini sedang mencari sosok lima orang untuk posisi dewan pengawas yang memiliki rekam jejak yang baik. Mulai dari pengalaman dalam bidang hukum.

"Juga mungkin yang berkaitan dengan audit pemeriksaan untuk sebuah pengelolaan keuangan yang penting. Kemudian ya itu, ini masih proses berjalan. kita masih, tanggal 20an kan," ungkap Jokowi.

Sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK, dewan pengawas akan diisi oleh lima orang. Jika sudah terpilih, dewan pengawas akan dilantik Jokowi bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK 2019-2023 pada Desember 2019.

1 dari 1 halaman

KPK Minta Integritas dan Kapasitas Dewan Pengawas Jadi Utama

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Dewan Pengawas yang dilahirkan untuk pertama kalinya oleh Presiden Jokowi dapat membuat kinerja lembaga antirasuah lebih tangguh lagi.

"Aspek integritas dan kapasitas Dewan Pengawas itu menjadi hal yang paling utama," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih Jakarta, Selasa (5/11) malam.

Dalam Undang-Undang KPK hasil revisi, dia mengungkapkan, masih ada ruang kosong yang seharusnya diisi. Pasalnya tidak ada pasal yang mengatur anggota Dewan Pengawas harus memiliki kredibilitas.

"Untuk Dewan Pengawas tidak ada klausul larangannya misalnya tidak boleh menjadi komisaris, tidak boleh menjadi pengurus atau direksi di perusahaan-perusahaan tertentu dan ada larangan konflik kepentingan untuk bertemu dengan pihak yang terkait dengan perkara seperti itu," jelasnya.

Namun secara umum, Febri berharap, presiden dapat menempatkan anggota dewan pengawas yang cocok dan sesuai dengan napas pemberantasan korupsi dengan tidak melemahkan KPK.

"Padahal semestinya standar untuk dewan pengawas perlu lebih tinggi dibanding orang yang diawasinya, ini yang saya kira perlu menjadi konsen semoga saja jika memang dilakukan pemilihan dewan pengawas itu bisa membantu KPK bekerja sesuai dengan harapan publik," tutupnya. [eko]

Baca juga:
Tak Mau Dianggap Provokasi, Penasihat Tsani Annafari Minta Pegawai KPK Jangan Mundur
Jabatannya Hilang di UU Baru, Tiga Penasihat KPK Resmi Mundur
Dinilai Tak Antikorupsi, Kebijakan Presiden Jokowi Ini Menuai Kontroversi
Komisi III Pastikan Dewan Pengawas Tak Ganggu Independensi KPK
Wapres Ma'ruf Amin soal Dewan Pengawas KPK: Sekarang Sedang Digodok
Istana: Mantan Napi Tak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini