Merdeka.com - Presiden Joko Widodo melarang para menteri kabinet kerja meninggalkan ibu kota, Jakarta, selama sepekan ini. Instruksi itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Para menteri harus tetap berada di Jakarta hingga 29 Juli 2016. Alasannya, dalam kurun waktu sepekan ini, Presiden Jokowi mengagendakan sidang paripurna kabinet yang wajib dihadiri semua menteri.

Berikut pesan yang dikirim Mensesneg Pratikno kepada para menteri:

Bapak Ibu Kabinet Kerja yth, Menindaklanjuti arahan Bp Presiden, dimohon Bapak Ibu tidak meninggalkan Jakarta minggu ini (tgl 25 sd 29 Juli 2016) dikarenakan akan diselenggarakan Sidang Paripurna Kabinet dan diwajibkan utk hadir semua.

Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.

Pratikno

Sumber merdeka.com di istana tidak membantahnya. Dia menyatakan informasi itu benar adanya. "Iya benar (informasi itu)," singkat sumber tersebut saat dikonfirmasi merdeka.com, Minggu (24/7).

Namun dia tidak menjelaskan alasan lain munculnya larangan bagi menteri untuk meninggalkan Jakarta. Termasuk kemungkinan dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet yang isunya bakal dilakukan setelah Lebaran.

Untuk diketahui, dalam beberapa hari terakhir Presiden Joko Widodo sering memanggil sejumlah menteri di luar agenda resmi ke Istana Negara, Jakarta. Kali ini, giliran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise dan Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga, yang dipanggil Presiden Jokowi.

Akhir pekan kemarin giliran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Pusat Ferry Mursyidan Baldan tiba-tiba dipanggil Presiden ke Istana Negara. Namun tiga menteri ini menampik pemanggilan terkait isu reshuffle kabinet kerja.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengakui memang dipanggilnya sejumlah menteri memang sebagai cara Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja para pembantunya. Meski begitu, lanjut dia, evaluasi kinerja menteri tak hanya tergantung dari pemanggilan ke Istana.

"Sebenarnya evaluasi pembantu presiden, dalam hal ini menteri, dilakukan terus menerus. Tidak pada satu titik waktu tertentu. Memang kalau ditanyakan ada beberapa menteri bertemu dengan Presiden. Saya kira tidak saat hari ini saja, beberapa waktu lalu juga," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/7).