Merdeka.com - Presiden Jokowi menginginkan gerakan antikorupsi menjadi gerakan bangsa. Di mana, seluruh elemen bangsa bersama-sama memegang komitmen memberantas dan mencegah korupsi.

Ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

"Gerakan ini harus jadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama. Baik yang dilakukan institusi negara, civil society, maupun masyarakat luas," kata dia.

Kepala Negara mengatakan upaya pencegahan korupsi bisa dimulai dengan membangun tata kelola dan sistem kerja yang baik di masing-masing lembaga. Jokowi lalu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), institusi penegak hukum, aktivis, civil society, dan kaum profesional yang selama ini telah membangun tata kelola dan sistem kerja yang baik.

Jokowi berharap upaya tersebut terus dilakukan untuk membangun Indonesia bebas korupsi, produktif, inovatif, dan efisien.

"Upaya bersama kita ini untuk pencegahan dan penindakan korupsi terus kita maksimalkan," kata dia.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator tim nasional pencegahan korupsi.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perpres ini mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberantas korupsi.

"Ini merupakan bagian upaya kita membangun sistem penjagaan yang lebih komprehensif dan sistematis," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

Jokowi menegaskan, pemerintah juga tidak akan memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya keluar negeri. Pemerintah telah bekerja sama dengan Swiss dalam bentuk Mutual Legal Assignment (MLA) untuk menarik uang hasil korupsi yang ditimbun di luar negeri.

"MLA ini merupakan legal paltform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundring yang disembunyikan di luar negeri," ucapnya.