Presiden Jokowi Diminta Tengahi Kisruh Vaksin Nusantara Vs BPOM
Merdeka.com - Polemik vaksin Nusantara telah memantik aksi dukung mendukung terhadap Vaksin Nusantara versus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal, pengembangan Vaksin Nusantara yang embrionya berasal dari program Kementerian Kesehatan merupakan lembaga pemerintah sama persis dengan BPOM.
Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati menyesalkan kisruh tentang vaksin nusantara di internal pemerintah. Padahal, vaksin Nusantara didorong oleh Kementerian Kesehatan. Di sisi yang lain, BPOM juga merupakan institusi pemerintah.
"Kami sangat menyesalkan kisruh tentang Vaksin Nusantara ini. Padahal, pengembangan Vaksin Nusantara dan BPOM sama-sama institusi pemerintah. Mestinya tidak boleh terjadi polemik di tengah publik seperti saat ini," sesal Okky melalui keterangan pers di Jakarta, Minggu (18/4).
Anggota Komisi Kesehatan DPR RI dua periode ini juga menyayangkan kisruh tentang Vaksin Nusantara ini yang menimbulkan aksi dukung mendukung baik terhadap pengembangan Vaksin Nusantara maupun terhadap BPOM yang mengkritik keberadaan Vaksin Nusantara.
"Situasi lebih pelik saat sejumlah tokoh melakukan aksi dukungan kepada Vaksin Nusantara dan dukungan terhadap BPOM. Padahal ini urusan kesehatan, namun masuk pada aksi dukung-mendukung. Ini sangat naif," sesal Okky.
Situasi demikian, sebut model senior ini, sangat kontraproduktif di tengah upaya Indonesia keluar dari krisis kesehatan akibat pandemi dengan melakukan berbagai kebijakan di antaranya program vaksinasi.
"Mestinya polemik antara pengembang Vaksin Nusantara versus BPOM dapat dicegah. Mereka ini kan sama-sama penyelenggara pemerintahan, mengapa harus berpolemik di publik?" cetus Okky.
Dia meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi agar dapat menengahi polemik yang sama sekali tidak produktif ini. "Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," tegas Okky.
Okky berharap pihak-pihak yang berpolemik agar dapat menahan diri untuk memberikan pernyataan yang justru membingungkan publik. Dia mendorong urusan kesehatan agar ditempatkan pada porsi yang tepat. "Mari kita tempatkan ranah kesehatan pada porsi yang tepat, bukan justru membangun narasi yang tensinya justru pada urusan politis berupa mobilisasi dukungan," tandas Okky.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan
Jokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaBawaslu Sudah Surati Jokowi Minta Menteri Tak Gunakan Program Pemerintah untuk Kampanye
Bagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.
Baca SelengkapnyaDeklarasi Dukungan, Para Dokter Indonesia Titipkan Ini Kepada Prabowo-Gibran
Batara menilai Prabowo-Gibran merupakan sosok yang tepat untuk memimpin bangsa Indonesia dan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tim Hukum Anies-Cak Imin Bongkar Temuan Intervensi Bansos di Balik Tingginya Suara Prabowo-Gibran
Timnas AMIN mengungkapkan temuan intervensi program bantuan sosial (bansos) untuk menaikkan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Cerita Masa Kelam BPJS: Antrenya Lama, Banyak Komplain
Jokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca Selengkapnya