Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Presiden Instruksikan Komunikasi Blusukan Agar Program Pemerintah Diterima Rakyat

Presiden Instruksikan Komunikasi Blusukan Agar Program Pemerintah Diterima Rakyat Jokowi sambut PM Jepang Yoshihide Suga di Istana Bogor. ©2020 Istimewa

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menginginkan jajarannya aktif berinteraksi dengan masyarakat blusukan. Tujuannya, agar masyarakat benar-benar memahami kebijakan atau program yang dijalankan pemerintah dan meminimalisir kesalahan informasi hingga munculnya hoaks.

"Harapan beliau, kami semua menyampaikan kebijakan beliau melalui komunikasi langsung kepada masyarakat, berbicara dari hati ke hati atau bahas ilmu komunikasi blusukan," ujar Juru bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, dalam webinar Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Amin secara dalam akun YouTube Juru Bicara Presiden, di Jakarta, Senin (26/10).

Dia mengatakan, dengan blusukan, kebijakan pemerintah akan tersampaikan langsung ke masyarakat.

"Jadi dengan komunikasi blusukan hari ini yang dicontohkan, Presiden Joko Widodo menginginkan agar semua kebijakan Presiden itu sampai kepada rakyat," ungkap Fadjroel.

Kemudian Fadjroel juga mengatakan di masa pandemi Covid-19 ini konsep komunikasi yang dilakukan Jokowi adalah komunikasi demokratis. Yaitu dengan menggunakan jaringan pentahelix salah satunya dengan media massa dan tokoh sosial.

"Proses dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye langsung kepada masyarakat," ungkap Fadjroel.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diseminasi adalah Penyebaran Informasi kepada Khalayak, Begini Strateginya

Diseminasi adalah Penyebaran Informasi kepada Khalayak, Begini Strateginya

Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh orang-orang.

Baca Selengkapnya
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu

Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu

Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jelaskan Presiden Boleh Kampanye Sambil Bawa Kertas Besar Berisi Pasal-Pasal UU Pemilu

Jokowi Jelaskan Presiden Boleh Kampanye Sambil Bawa Kertas Besar Berisi Pasal-Pasal UU Pemilu

Presiden Jokowi menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden punya hak untuk kampanye.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta TNI-Polri Proaktif Netralisir Residu Politik Sampai Pelantikan Presiden Baru

Jokowi Minta TNI-Polri Proaktif Netralisir Residu Politik Sampai Pelantikan Presiden Baru

Jokowi meminta TNI-Polri menyiapkan langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik dan memitigasi disinformasi.

Baca Selengkapnya
Soal Presiden Boleh Kampanye, Meutya Hafid Nilai Jokowi bukan Deklarasi Keberpihakan

Soal Presiden Boleh Kampanye, Meutya Hafid Nilai Jokowi bukan Deklarasi Keberpihakan

Meutya menjelaskan pernyataan Jokowi terkait kampanye dan keberpihakan di Pemilu, hanya dalam konteks menjelaskan aturan.

Baca Selengkapnya