Presiden dan DPR rapat konsultasi soal RUU Tax Amnesty, Fahri absen

Jumat, 15 April 2016 10:38 Reporter : Supriatin
Presiden dan DPR rapat konsultasi soal RUU Tax Amnesty, Fahri absen Presiden Jokowi terima pimpinan DPR di Istana. ©2016 merdeka.com/titin supriatin

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk rapat konsultasi soal RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Istana Negara, Jumat (15/4). Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo.

Pantauan merdeka.com di lokasi, ‎Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon tiba lebih awal di Istana Negara sekitar pukul 08.55 WIB. Kemudian menyusul Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha dan Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti.‎ Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak terlihat hadir.

Sebelum pertemuan dimulai, nampak seluruh pimpinan DPR bersalaman secara beriringan dengan Presiden Jokowi. Usai mengambil posisi duduk yang tepat, Presiden Jokowi dengan pimpinan DPR sempat bercanda tawa.

Untuk diketahui, pembahasan RUU Tax Amnesty di DPR menuai polemik. Pasalnya, keputusan seluruh fraksi di Komisi XI DPR yang menyepakati dilanjutkannya pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak dianggap sebagai langkah yang tergesa-gesa.

Fadli Zon menuding, pembahasan RUU ini dipaksakan. Apalagi Ade Komarudin menggelar rapat pengganti Bamus soal RUU tersebut digelar secara diam-diam tanpa melibatkan pimpinan DPR lainnya.

"Di Komisi XI saya juga dapat laporan bahwa soal Tax Amnesty ini, semua fraksi, termasuk Gerindra, juga mempertanyakan hasil bamus tanggal 6 April yang bilang ada konsultasi dengan presiden. Begitu pula ada keinginan bahwa ini harus dikaitkan dengan sistem perpajakan. Saya tetap berpendapat bahwa dari proses ini kurang sempurna karena dipaksakan seolah-olah ini urgensi dan penting," ujarnya di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Kamis (14/4). [rhm]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini