PR Penting untuk Pengganti Anies

Kamis, 29 September 2022 09:48 Reporter : Syifa Hanifah
PR Penting untuk Pengganti Anies Anies dan Riza. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya, Ahmad Riza Patria akan selesai pada 16 Oktober 2022. Selama kekosongan pemerintahan hingga Pilkada DKI Jakarta pada 2024, posisi Anies akan digantikan oleh Penjabat (Pj) gubernur.

Selama lima tahun menjabat, sejumlah program sudah dikerjakan Anies. Utamanya yang berkaitan dengan janji kampanyenya terdahulu.

Tetapi, bukan berarti Jakarta kini bebas masalah. Masih banyak PR yang belum tuntas. Dan kini, menjadi tugas penjabat yang akan meneruskan posisi yang ditinggalkan Anies dan Riza.

Berikut ini rangkuman beberapa PR yang sudah menanti untuk pengganti Anies:

2 dari 6 halaman

Mengkaji Ulang Manfaat Sumur Resapan

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan salah satu yang menjadi pekerjaan rumah untuk pengganti Anies yakni terkait program sumur resapan.

DPRD DKI Jakarta berharap setelah Anies lengser, penerusnya bisa mengkaji ulang peruntukan sumur resapan sehingga benar-benar bermanfaat sesuai fungsinya.

Menurut Ida, hal itu penting untuk meminimalisir terbuangnya anggaran secara sia-sia jika kembali dialokasikan pada penganggaran di tahun yang akan datang.

"Jangan bikin sumur resapan baru semeter dua meter digali sudah keluar air, kan percuma dong bikin sumur resapan," keluh Ida.

Menurutnya, seharusnya keberadaan sumur resapan memudahkan warga yang wilayahnya terdampak banjir saat musim penghujan tiba. Maka dari itu, jangan sampai ke depannya malah membuat resah masyarakat. Mengingat banyaknya lokasi titik-titik keberadaan sumur resapan di wilayah DKI Jakarta.

"Kedua titik sumur resapan ini tidak membuat resah masyarakat. Kita lihat saja kantor kelurahan, bisa 17 bisa 23 titik, satu kantor kelurahan halamannya dibuat sumur resapan," jelas Ida.

Ida berharap kajian terkait sumur resapan untuk mencegah banjir dilakukan dengan matang. Dia yakin jika dikaji secara matang, pasti hasil yang didapat akan maksimal. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada kajian mendalam.

"Jangan sampai terjadi lagi di 2023," ujar dia.

Selain sumur resapan, Ida meminta ada kejelasan soal program normalisasi.

"Siapapun Gubernurnya, siapapun Pj itu harus menyelesaikan sampah, banjir, macet, dan sebagainya," ucap dia.

3 dari 6 halaman

Paham Soal Penganggaran

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan pekerjaan rumah alias PR dari Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies

Menurut dia, Pj Gubernur harus paham penganggaran untuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

"Menjadi seorang calon PJ Gubernur itu kan juga engga sembarangan orang mendapatkan kesempatan disitu karena dia juga harus ngerti bagaimana penganggaran, menginstruksi pekerjaan, dan sebagainya," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Politikus Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menilai pemerataan pembangunan di DKI Jakarta hingga era kepemimpinan Anies Baswedan berakhir pun tak kunjung terlihat. Padahal, kata Prasetio anggaran yang dikeluarkan untuk program pembangunan tak sedikit jumlahnya.

"Salah satu contoh trotoar, itu cuma di tengah kota saja kenapa enggak di pinggir kota. Ada lima wilayah kota lho, kan harus diberesin itu juga, namanya pemerataan," kata dia.

4 dari 6 halaman

Upaya Realistis Tangani Banjir

Prasetio juga menekankan Pj Gubernur harus betul-betul paham pada RPD yang berisikan program-program kerja tahun 2023-2026. Pj Gubernur, kata Prasetio harus fokus pada program pembangunan paling krusial di ibu kota.

"Masalah badan perencanaan pembangunan daerah, itu juga harus fokus. Kita punya anggaran besar tapi perencanaan aja enggak karu-karuan akhirnya enggak jadi apa-apa," terang Prasetio.

Prasetio mencontohkan penggunaan anggaran pada program sumur resapan atau drainase vertikal gagasan Anies Baswedan yang dinilai gagal mengurangi genangan. Sehingga, Prasetio berharap Pj Gubernur dapat mencarikan solusi lain untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta.

"Jakarta kalau dikatakan tidak banjir bohong, pasti Jakarta banjir. Tapi minimal, diminimalisir bagaimana kecil kalinya dibesarkan, contoh soal Jakarta Selatan itu Kali Krukut itu kan harus diberesin," ujarnya.

Prasetio berpesan siapa pun Pj Gubernur DKI Jakarta yang ditunjuk Presiden Joko Widodo nanti harus memperbaiki permasalahan utama ibu kota. Kendati bakal melanjutkan RPD bikinan Anies, PJ Gubernur diharapkan mampu meneruskan program pembangunan yang baik untuk warga DKI.

5 dari 6 halaman

Pencemaran Udara

Sementara itu, Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja mengamini banyak PR yang belum selesai di akhir masa jabatan Anies Baswedan. Salah satunya persoalan pencemaran udara hingga kemacetan lalu lintas.

Masalah lainnya soal pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan transportasi publik dibarengi dengan kebijakan pendukung untuk meningkatkan jumlah penggunanya. Angka pengguna kendaraan pribadi di Jakarta juga tidak menunjukkan trend menurun.

Padahal kebijakan tersebut erat kaitannya dengan upaya memperbaiki kualitas udara Jakarta. Termasuk juga menjadi solusi masalah kemacetan Ibu Kota yang sudah sangat fundamental.

"Jadi aturan-aturan pendukung yang simpel seperti pembatasan parkir, kenaikan harga parkir, itu aja nggak dilakukan. Kemudian ERP (Electronic Road Pricing/jalan berbayar elektronik) juga enggak dilakukan," katanya membeberkan.

6 dari 6 halaman

Pesan Anies Baswedan

Anies juga meninggalkan pesan pada pemimpin Jakarta selanjutnya. Penggantinya ke depan diharapkan melahirkan inovasi-inovasi untuk membuat Jakarta semakin inovatif.

"Sebetulnya Gubernur itu ada terus, orangnya ganti-ganti. Jadi pekerjaan pemerintahan itu juga begitu, berjalan terus," kata Anies di Jakarta Innovasion Day di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Anies mengatakan bahwa pekerjaannya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Gubernur sebelumnya. Dia menambahkan bahwa pekerjaan di pemerintahan khususnya di ibu kota sifatnya berkelanjutan, tetapi tetap ada inovasi. [lia]

Baca juga:
Golkar DKI Harap Pj Gubernur Paham soal Anggaran hingga Masalah Jakarta
PAN Minta Jokowi Pilih Pj Gubernur DKI yang Paham Masalah Banjir hingga Kemacetan
Respons Marullah Matali saat Ditanya soal Pj Gubernur DKI Jakarta
PR untuk Pengganti Anies Kaji Mendalam Proyek Sumur Resapan dan Normalisasi
NasDem Nilai SE Mendagri Izinkan PJ Kepala Daerah Copot ASN Bertentangan dengan UU
DPR Nilai Pj Kepala Daerah Tidak Boleh Rangkap Jabatan, Ini Aturan Hukumnya

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini