Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengecam kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel. Pihaknya akan mengirim surat protes ke Kedubes Amerika Serikat atas keputusan Trump tersebut.

"Saya menyerukan agar rakyat AS juga mempertanyakan keputusan sepihak Trump. Karena selama ini, seluruh Presiden AS sebelumnya selalu menerbitkan memorandum enam bulan sekali untuk menunda keputusan Kongres AS," kata Romy melalui keterangan tertulisnya, Jumat (8/12).

Romy menegaskan Trump harus mencabut kembali keputusannya itu, yaitu menerbitkan memorandum dalam rangka menunda pemindahan dari Tel Aviv ke Yerusalem. "Pemindahan itu juga menunjukkan kuatnya lobi Yahudi di pemerintahan Trump. Padahal, saat ini pemerintahan Trump tengah mengalami himpitan politik dalam negeri," tandasnya.

Upaya lain yang dilakukan adalah PPP akan mendorong Komisi I memanggil Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi untuk menanyakan langkah yang diambil pemerintah terkait keputusan Trump.

"PPP melalui Komisi I DPR akan memanggil Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menyampaikan sikap Indonesia yang tegas dan lugas," ujarnya.

Pihaknya mengusulkan pemerintah untuk menyampaikan nota keberatan kepada Dewan Keamanan PBB. Sikap tegas pemerintah juga untuk mendapatkan dukungan internasional agar bisa menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Khususnya atas langkah sepihak yang dilakukan oleh AS. Apalagi, pemindahan ibu kota hanya akan meningkatkan eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah," tukasnya.