Merdeka.com - Pemerintah memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Garut. Seiring kebijakan itu, Satgas Penanganan Covid-19 di wilayah ini tengah fokus menekan angka kematian akibat Covid-19.

Saat ini, kematian akibat Covid-19 di Garut mencapai 4,7 persen. Angka ini tertinggi di Jawa Barat.

Wakil Satgas Covid-19 Kabupaten Garut yang juga Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono menegaskan, pihaknya akan tetap menerapkan kawasan patuh protokol kesehatan dengan penyesuaian sesuai Inmendagri Nomor 27 Tahun 2021.

"Yang menjadi target utama yang jelas pertama adalah kita akan fokus kepada mengurangi tingkat kematian di Kabupaten Garut. Makanya selain berbicara PPKM Level 4, selain pembatasan aktivitas masyarakat juga ada kegiatan 3T (testing, tracing, treatment) dan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun) yang berbasis PPKM Mikro. Dan kemudian juga masalah vaksinasi," jelasnya, Selasa (3/8).

Vaksinasi menjadi target lain supaya segera tercipta herd immunity atau kekebalan kelompok. "Di satu sisi juga kita mencoba memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesehatan yang terpapar Covid-19 supaya tidak memasuki masa kritis," katanya.

Untuk mencapai hal itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut akan dipasok vaksin untuk kegiatan vaksinasi TNI dan Polri. "Jadi kita akan kolaboratif sifatnya untuk supaya bisa dilakukan vaksinasi di segala komunitas, utamanya di lokasi-lokasi zona merah yang memang banyak yang terpapar Covid-19," sebut Wirdhanto.

Dia juga memaparkan, PPKM Level 4 tidak akan sama aturan dengan PPKM Darurat. "Karena ada beberapa entitas masyarakat memang masih dibolehkan di level 4. Oleh karena itu kita akan terus menerapkan kawasan patuh prokes dengan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan Inmendagri nomor 27," sebut Wirdhanto.

Ada perubahan aturan yang harus diberlakukan di antaranya pada sektor industri yang berorientasi ekspor, yakni jumlah pekerja 50 persen per satu shift. Hal lainnya adalah mengenai sektor usaha nonesensial. "Termasuk juga pusat-pusat perbelanjaan, dan juga termasuk juga pasar rakyat juga diatur 50 persen dengan prokes yang ketat. Ke depan akan kita laksanakan menggalakkan kembali operasi yustisi secara sinergis dan patroli skala besar, karena aktivitas masyarakat kembali lagi diakhiri pukul 20.00 WIB," sebutnya