Merdeka.com - Perbatasan Kota Padang dengan daerah lain mulai disekat, Selasa (13/7). Penyekatan dilakukan karena kota ini termasuk dalam 15 kabupaten dan kota luar Jawa dan Bali yang harus menerapkan PPKM Darurat.

Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir mengatakan, pihaknya menerapkan empat titik pos penyekatan. Langkah ini untuk menyaring masyarakat dari luar Kota Padang sesuai dengan aturan PPKM Darurat.

"Keputusan ini kita ambil kemarin bersama Wali Kota Padang dan Forkopimda Kota Padang. Ada empat pos penyekatan yang kita dirikan di sejumlah titik perbatasan," kata Imran Amir di Padang.

Dia menjelaskan, dua pos penyekatan berada pada perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman. Lalu, masing-masing satu pos di perbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan perbatasan dengan Kabupaten Solok.

"Personel gabungan yang diterjunkan akan melakukan penjagaan selama 24 jam, guna menekan mobilitas masyarakat. Untuk petugas kita bagi menjadi tiga shift setiap harinya," kata Imran.

Sementara itu, pengendara yang menuju Kota Padang tetap diperbolehkan masuk dengan syarat menyertakan tes antigen H-1 atau PCR H-2, dan surat vaksin.

"Sesuai aturannya, yang boleh masuk ke wilayah PPKM Darurat hanya yang dapat menunjukkan hasil tes antigen atau PCR, dan surat vaksin," sebut Imran.

Tidak hanya kendaraan darat, pihak kepolisian dan pemerintah juga membatasi gerak mobilitas dari jalur laut, yakni Pelabuhan Bungus dan Pelabuhan Muara Kota Padang.

Selain Kota Padang, pemerintah juga menetapkan dua daerah lainnya di Sumatera Barat menerapkan PPKM Darurat terhitung Senin (12/7) kemarin. Kedua daerah lainnya adalah Kota Bukittinggi, dan Kota Padang Panjang. Kota Bukittinggi sendiri sudah mulai menekan mobilitas masyarakat ke kota tersebut semenjak 6 Juli 2021 lalu.