PPATK Temukan Hotel Daerah Terpencil Bertransaksi Miliaran saat Pandemi, Diduga TPPU
Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya transaksi miliaran rupiah di sebuah hotel daerah terpencil saat Pandemi Covid-19. Diduga transaksi itu bagian dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui e-commerce.
Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menjelaskan salah satu contoh yang telah ditemukan adalah lewat pemesanan fiktif di platform online travel agent yang ditemukan di salah satu daerah terpencil.
"Ini tanpa melihat tindak pidananya, jadi ada satu hotel di daerah terpencil, kabupaten, di masa pandemi Covid-19 transaksinya miliaran, menerima dari platform tiket online," katanya ditemui usai FGD terkait rezim anti pencucian uang di Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/5).
Padahal, saat ditelisik dari jumlah kamar dan kondisi pandemi yang sepi, pendapatan hotel seharusnya tidak besar. Terlebih, transaksi pemesanan hotel melebihi tingkat okupansi kamar.
PPATK pun menelusuri pemilik hotel yang menerima dana dan kasus pidana yang melibatkannya.
"Di masa pandemi harusnya (hunian hotel) sepi enggak banyak orang, ini transaksinya besar. Kita identifikasi pemilik hotelnya ini terkait tindak pidana apa, lalu dikirimkan dalam rangka apa. Dan, terdeteksi," katanya.
Meski tidak menyebut secara gamblang kasus tersebut, Danang menyebut untuk bisa mengungkap modus-modus tersebut, perlu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk platform pemesanan tiket online yang terlibat.
Oleh karena itu, PPATK pun menggandeng asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan Kementerian Perdagangan untuk menelusuri aliran dana transaksi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari transaksi-transaksi lewat e-commerce.
PPATK juga tengah melakukan penelusuran kasus thrifting atau penjualan pakaian bekas impor yang sebelumnya menjadi perhatian nasional. Ia pun memastikan, meski menelusuri aliran dana TPPU di kasus thrifting, namun semua transaksi mencurigakan di e-commerce akan menelusuri semua transaksi mencurigakan lewat platform online.
"Jadi bukan hanya thrifting yang mengarah ke TPPU, tapi semua yang lewat e-commerce. Jadi kami memang merangkul mereka untuk bekerjasama mengungkap hal-hal seperti itu," katanya.
Danang menyebut transaksi pencucian uang dengan modus semacam itu juga terjadi di platform online lain, bukan hanya di pemesanan tiket online. Begitu pula tindak pidana yang terkait di modus-modus tersebut.
Ia pun mengatakan kerugian negara tidak hanya bersifat materil. Pada kasus pencucian uang terkait narkoba misalnya, dampaknya adalah rusaknya generasi bangsa. Demikian juga kasus thrifting atau pakaian bekas impor yang berimbas pada hilangnya pendapatan negara.
"Jadi berbagai tindak pidana ini bisa menggunakan e-commerce. Kami sudah sampaikan risiko-risikonya sehingga kalau dari thrifting kemungkinan sangat besar sekali dari segi pajak. Kalau narkotika kerugian bukan hanya masalah materil tapi juga bisa merugikan generasi muda dan korupsi juga merusak generasi bangsa. Ini yang perlu kita selamatkan," imbuh Danang. Seperti diberitakan Antara.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Enam Aplikasi Travel Agent Terancam Diblokir, Begini Respons Menparekraf
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melayangkan surat peringatan kepada 6 Online Travel Agent
Baca SelengkapnyaPemkab Paser Kembangkan Pesona Air Terjun Lempesu untuk Wisatawan
Pemkab Paser Fokus Kembangkan Wisata Air Terjun Lempesu
Baca SelengkapnyaNekat Mendaki Tanpa Tiket, 135 Pendaki Langsung Disuruh Turun Petugas
Pihaknya juga berharap para pendaki untuk melakukan cek in dan cek out di pintu pendakian agar terdata oleh petugas.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024
Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca SelengkapnyaDari 6 Online Travel Asing yang Diancam Diblokir Kominfo, Baru 3 yang Sudah Mendaftar
Tiga perusahaan online travel yang sudah mendaftar itu ialah sebagai berikut.
Baca SelengkapnyaNasDem Ingin PPATK Buktikan Ucapan soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol
"Siapa pun yang dimaksudkan dalam laporan temuan PPATK itu harus dibuka secara transparan"
Baca Selengkapnya6 Aplikasi Online Travel ini Terancam Diblokir Kominfo, Ini Penyebabnya
Mereka tak merespons surat peringatan yang dilayangkan Kominfo kepadanya.
Baca SelengkapnyaKhidmatnya Upacara Melasti di Pantai Parangtritis, Bangun Keharmonisan Umat Beragama
Upacara Melasti di Pantai Parangtritis berhasil mendongkrak kunjungan wisatawan
Baca SelengkapnyaTransaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnya