Merdeka > News
Hot Issue

PPATK Blak-blakan Asal Usul TPPU Rp300 T di Kemenkeu, dari Bea Cukai hingga Pajak

Selasa, 21 Maret 2023 17:09 Reporter : Ahda Bayhaqi
PPATK Blak-blakan Asal Usul TPPU Rp300 T di Kemenkeu, dari Bea Cukai hingga Pajak Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di DPR. ©2022 Antara

Merdeka.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menjelaskan asal usul Rp349 triliun transaksi mencurigakan yang dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Uang Rp349 triliun itu merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ivan mengatakan, Rp349 triliun tersebut bukan merupakan tindak pidana yang terjadi di Kementerian Keuangan. Tetapi laporan yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Sebab, tindak pidana pencucian uang tersebut berkaitan dengan kasus impor ekspor sampai perpajakan.

"Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor-ekspor, kasus perpajakan, di dalam satu kasus saja kalau kita bicara ekspor-impor itu bisa lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun, itu bisa melibatkan," ujar Ivan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).

2 dari 3 halaman

Ivan menjabarkan, laporan hasil analisis (LHA) itu pertama terkait oknum. Kedua, terkait oknum dan institusinya misalnya dalam kasus ekspor impor dan perpajakan.

"Kedua ada LHA yang terkait oknum dan institusinya, misalnya kita temukan kasus-ekpor impor perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya," ujar Ivan.

Ketiga, PPATK tidak menemukan oknumnya tetapi temuan dari tindak pidana asal. Tindak pidana asal itu berkaitan dengan ekspor impor dan pajak.

3 dari 3 halaman

"Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeaan, perpajakan, itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya," ujar Ivan.

Maka itu, Ivan menegaskan, bukan kejadian tindak pidana terjadi di Kementerian Keuangan. Tetapi menyerahkan laporan kepada Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi penyidikan kasus terkait ekspor impor dan pajak.

"Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu ke Kementerian Keuangan, ini jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga kalimat yang salah, itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan," ujarnya.

[rhm]
Mahfud dan Sri Mulyani Sepakat Selesaikan Laporan Dugaan Pencucian Uang di Kemenkeu
Mahfud dan Sri Mulyani Sepakat Selesaikan Laporan Dugaan Pencucian Uang di Kemenkeu
DPR, PPATK dan Mahfud Bakal Bahas Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun Kemenkeu
DPR, PPATK dan Mahfud Bakal Bahas Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun Kemenkeu
Rapat Mahfud MD dan PPATK Bahas Transaksi Rp300 T Batal, Ini Penjelasan Komisi III
Rapat Mahfud MD dan PPATK Bahas Transaksi Rp300 T Batal, Ini Penjelasan Komisi III
PPATK Usut Harta Pejabat Setneg Esha Rahmansah Usai Istri Pamer Gaya Hidup Mewah
PPATK Usut Harta Pejabat Setneg Esha Rahmansah Usai Istri Pamer Gaya Hidup Mewah
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. PPATK
  3. Kemenkeu
  4. Kasus Suap Pajak
  5. Bea Cukai
  6. Viral Hari Ini
  7. Sri Mulyani Indrawati
  8. Menko Polhukam Mahfud MD
  9. Mahfud MD
  10. Komisi III DPR
  11. DPR
  12. Hot Issue
  13. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Aturan Baru yang Membolehkan Jual Pasir Laut Indonesia Ternyata untuk Reklamasi
image

Viral Lulusan UI Kalah dari STM, Cek Daftar Gaji Pekerja Berdasarkan Pendidikan
image

Golkar Ingin Usung Calon di Pilpres 2024, Bukan Cuma Ikut Koalisi Pemenangan
image

DPR: Seluruh Honorer Diangkat Jadi PPPK Tahun Ini, Jumlahnya 5 Juta Lebih

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi