Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menelusuri dugaan aliran dana suap dan gratifikasi yang dilakukan AKBP Bambang Kayun. PPATK akan terbuka atas seluruh temuan terkait transaksi uang dari anggota Polri itu atau pun yang diterimanya.

Bambang Kayun merupakan Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bantuan Hukum (Kasubbagrappid HAM Bagrapkum Robantkum) Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019.

"Ya sudah koordinasi. Sudah kami koordinasi sejak lama," tutur Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Jumat (25/11).

Menurut Ivan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah temuan hasil penelusuran aliran dana AKBP Bambang Kayun ke KPK. Hanya saja, dia masih enggan merinci apakah di dalamnya termasuk dugaan transaksi suap dan gratifikasi melalui transfer rekening bank.

"Semua sudah kami serahkan ke KPK. Hasil analisis," kata Ivan.

KPK tengah mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM). Dalam kasus ini KPK menjerat AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugihanto dan pihak swasta.

"Adapun pihak yang menjadi tersangka salah satunya benar pejabat di Divisi Hukum Kepolisian saat itu dan juga dari pihak swasta," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Kasus Bambang Kayun ini awalnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Bambang hingga kini masih berproses dugaan pelanggaran etik dan ditahan di Propam Mabes Polri.

Dalam kasus ini, Bambang Kayun diduga turut menggelapkan dana warisan PT ACM senilai lebih dari Rp 2 triliun. Bambang diduga menerima puluhan miliar dari pasangan suami istri (Pasutri) bernama Herwansyah dan Emilya Said.

"Diduga tersangka terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah," ujar Ali Fikri.

Ali belum bersedia merinci total uang yang diduga diterima Bambang Kayun. Namun Bambang Kayun menerima uang hingga miliaran rupiah itu dari Herwansyah dan Emilya Said agar keduanya tidak ditangkap oleh Bareskrim Polri.

Herwansyah dan Emilya merupakan buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Bareskrim Polri sejak 3 Mei 2016. Keduanya merupakan tersangka dugaan kasus penggelapan harta warisan berupa uang dan tabungan PT ACM senilai lebih dari Rp 2 triliun.

Emilya Said merupakan anak dari pemilik PT ACM, yakni Said Kapi. Emilya lahir dari istri kedua Said Kapi. Sementara Herwansyah merupakan mantan karyawan Said Kapi yang mempersunting Emilya Said. Keduanya membuat surat palsu hak waris atas perusahaan orang tua mereka.

KPK sendiri menyebut selain menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka, juga menjerat pihak swasta. Hanya saja KPK belum bersedia merinci siapa pihak swasta yang dimaksud. Pasalnya, belakangan KPK menyebut kasus Bambang Kayun ini merupakan kasus suap dan gratifikasi di Mabes Polri.

Lantaran KPK tengah mengusut kasus ini, Polri sempat menyatakan akan melimpahkan penanganan kasus Bambang Kayun kepada KPK.

"Untuk perkara dimaksud, Tipidkor juga sedang tangani kasusnya. Perkembangan akhir, antara Tipidkor dan KPK sedang koordinasi dalam rangka pelimpahan penanganannya," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.