PP Muhammadiyah Nilai Keberhasilan PPKM Tergantung Konsistensi dan Disiplin
Merdeka.com - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyikapi kasus positif Covid-19 yang belum mereda. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan keberhasilan PPKM tergantung dari disiplin warga dan konsistensi aparat dalam menjalankan aturan atau kebijakan.
"Keberhasilan PPKM sangat ditentukan oleh kedisiplinan masyarakat dan konsistensi aparat, PPKM juga harus diberlakukan untuk semua pihak," kata dia saat dihubungi di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (21/7).
Abdul mencontohkan terkait perjalanan dan kedatangan berbagai pihak dari luar negeri yang masuk ke Indonesia terutama sinyalemen adanya Tenaga Kerja Asing dari negara tertentu.
Menurut dia, keputusan pemerintah memperpanjang PPKM sudah tepat. PPKM yang diberlakukan selama tiga pekan dinilainya belum cukup mengurangi penularan Covid-19 dan dampak kesehatan bagi masyarakat secara signifikan.
Terkait perpanjangan PPKM, PP Muhammadiyah mengaku sudah memberikan sejumlah masukan. Pertama, perlunya komunikasi yang lebih intensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
"Diperlukan pendekatan yang humanis dan persuasif. Pendekatan yang prosedural dan kaku juga harus diakhiri," ujarnya.
Percepat Penyaluran Bansos
Abdul menambahkan, pemerintah juga harus mempercepat bantuan sosial guna menjamin kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi selama dilakukan PPKM. Tak lupa, program vaksinasi perlu dilakukan akselerasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk melanjutkan PPKM hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021.
Menurut Presiden Jokowi, PPKM diterapkan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPlt Ketum PPP Muhamad Mardiono memaparkan program 17 juta lapangan kerja Ganjar-Mahfud kepada milenial Papua.
Baca SelengkapnyaTaufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPlt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca Selengkapnya