Hot Issue

Potret Suram Peradilan Tumpul Bagi Orang Besar

Jumat, 1 Mei 2020 03:58 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah
Potret Suram Peradilan Tumpul Bagi Orang Besar Romahurmuziy bebas. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Potongan hukuman mantan Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) menjadi 1 tahun, denda Rp100 juta, subsider 3 bulan kurungan yang diberikan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menuai sorotan.

Korting hukuman bagi terpidana kasus suap sekitar Rp300 juta terkait jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemag) ini dinilai mencoreng rasa keadilan bagi masyarakat.

Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya memvonis Rommy hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan lantaran terbukti menerima suap secara bertahap senilai Rp255 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Dia juga terbukti menerima uang dari mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi sebesar Rp50 juta. Rommy kemudian mengajukan banding atas vonis tersebut hingga dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Berdasarkan putusan banding tersebut, Rommy pun bebas Rabu (29/4) malam setelah melewati masa tahanan sejak Maret 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pun terkait vonis ringan Rommy tersebut.

Vonis ringan diberikan PT DKI Jakarta dianggap aneh. Lantaran jika dibandingkan, banyak kasus korupsi lebih ringan dari Rommy namun mendapatkan hukuman berat.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola berharap, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan memperberat vonis mantan ketua umum PPP Romahurmuziy.

"Kami meminta MA juga berani menunjukkan keberpihakannya kepada publik dengan membatalkan putusan di PT dan memperberat vonis Rommy," ujar Alvin saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/4).

Menurutnya, pemotongan vonis Rommy dari 2 tahun hukuman penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan menjadi setengah hukuman, tidak mempertimbangkan political exposed person pada kasus korupsi suap. Padahal, lanjut dia, Indeks Persepsi Korupsi sudah menegaskan bahwa korupsi di sektor politik itu, jantungnya korupsi di Indonesia.

Lebih lanjut, Alvin mengatakan, pihaknya sudah sejak awal mengkritik vonis Pengadilan Tipikor yang sangat rendah terhadap Rommy. Oleh sebab itu, dia mendesak agar MA dan KPK juga mencabut hak politik Rommy.

Sementara itu, peneliti ICW Tama S Langkun menilai vonis ringan diberikan PT DKI Jakarta semakin memperlihatkan terjadi ketimpangan putusan ketika pengadilan menghadapi tingkat bawah dan atas. Dia mengambil contoh kasus kepala desa Hambuku, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melakukan korupsi Rp43,4 juta menerima hukuman 4 tahun penjara.

"Walau kasus Rommy kan suap, sedangkan kepala desa ini kerugian negara. Tetapi secara subtansinya sama, malah kepala desa lebih berat dibanding hukuman yang diterima Rommy," ungkap dia.

Baca Selanjutnya: Eks Kades Dihukum 3 Tahun...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini