Polri sindir KPK soal rekrutmen penyidik independen

Kamis, 4 Oktober 2012 01:02 Reporter : Mustiana Lestari
Polri sindir KPK soal rekrutmen penyidik independen Gedung Bareskrim Mabes Polri. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Polri enggan menanggapi niatan KPK merekrut penyidik independen. Sebab, istilah penyidik independen tidak tersebut dalam Undang-undang No 8 tahun 1981.

"Yang namanya penyidik itu Polri, makanya kita juga belum tahu daftar hukumnya belum ada istilah independen di negara kita. Penyidik kan diatur undang-undang No 8 tahun 81, sumber yang di sana dari aparat penegak hukum di sana sumber kepolisian kalau penuntutan dari kejaksaan," ujar Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Humas Polri, Jakarta, Rabu (3/10).

Oleh karena, lanjut Boy, ada baiknya KPK mengacu pada undang-undang dan hukum yang berlaku. Jangan sampai setelah penyidik, KPK juga akan merekrut jaksa independen.

"Bayangin kalau ada penuntut independen jangan-jangan nanti ada jaksa independen itu hanya gambaran saja, harus ada hukum yang dipedomani dan dirujuk. Yang penting harus jadi rujukan sejalan dengan undang-undang kita hormati," jelas Boy.

Dalam ketentuan umum pasal 1 UU No 8 tahun 1981 disebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu juga disebutkan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. [lia]

Topik berita Terkait:
  1. Cicak Buaya II
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini