Polri Respons Usulan DPR Kepala BNPT dan BNN Dijabat Jenderal Bintang 4
Merdeka.com - Komisi III DPR RI mengusulkan agar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dijabat polisi berpangkat jenderal bintang empat. Selama ini, Kepala BNPT dan BNN diisi polisi berpangkat jenderal bintang tiga.
Polri merespons usulan tersebut. Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, siapapun berhak memberikan masukan kepada Polri.
"Orang boleh memberikan masukan, siapapun memberikan masukan kepada Polri," kata Ramadhan kepada wartawan, Kamis (8/6).
Ramadhan menyebut usulan itu akan diteruskan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, dia belum bisa memastikan apakah usulan tersebut akan dikabulkan atau sebaliknya.
"Masukan pasti akan didengar. Tapi tindak lanjut nanti akan kita sampaikan," tutup dia.
Alasan DPR Usul Kepala BNPT & BNN Dijabat Jenderal Bintang 4
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengusulkan agar Kepala BNPT dan BNN menyandang pangkat bintang empat atau Jenderal. Selama ini memang dua kepala lembaga dari Polri itu berpangkat Komisaris Jenderal atau bintang tiga.
"Ketua rapat saya usul dalam struktur organisasi yang baru tadi nanti di dalam kesimpulan, kalau diperbolehkan dan ini saya akan menggunakan hak konstitusional saya agar kepala BNPT kepala BNN ini jangan bintang tiga Pak, tapi bintang empat," kata Johan dalam dalam rapat kerja bersama Kepala BNPT dan BNN di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).
Alasannya, Kepala BNN dan BNPT harus bersifat independen atau setara menteri. Johan berkata, jika masih bintang tiga masih berada di bawah Kapolri.
"Karena apa? karena kalau dia bintang tiga dia masih di bawah Kapolri, Pak. Seharusnya dia independen dan menjadi bintang empat apalagi badan ya, kepala badan ini kan harusnya setara menteri kalau enggak salah," tutur Johan.
"Saya lihat Pak petrus (kepala BNN) sudah pantas juga bintang 4, apalagi Pak Rycko (kepala BNPT)," tambah politisi PDIP ini.
Maka dari itu, dalam kesimpulan rapat, mantan Jubir Jokowi ini mengusulkan agar Kepala BNPT dan BNN disandang oleh bintang empat.
"Sehingga dia setara dengan Kapolri tidak di bawah Kapolri sehingga dia bebas independen, tidak di bawah koordinasi Polri karena ini memimpin Badan," pungkasnya.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri Ingatkan Pemudik Lapor RT Jika Tinggalkan Rumah Kosong dan Kendaraan
Imbauan itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaBawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PBNU Tetapkan 1 Ramadan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024
Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaJenderal Non Akpol Mudik Bareng Adiknya Brigjen TNI dan Perwira Polisi, Sungkem ke Ibu Sebelum Ramadan
Dua jenderal TNI-Polri bersaudara mudik bareng sebelum Ramadhan.
Baca SelengkapnyaKapolri Wanti-Wanti Anak Buah Cegah Gangguan Keamanan Selama Ramadan
Jenderal Sigit memberikan atensi seluruh jajaran menjaga kamtibmas selama Ramadan untuk menjaga kekhusyukan masyarakat selama menunaikan ibadah puasa.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo
Koalisi Masyarakat Sipil menilai Pemberian gelar jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto merupakan langkah keliru
Baca Selengkapnya