Merdeka.com - Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas praktik penyebaran informasi bohong (hoaks) dan ujaran kebencian. Para pelaku bisa dikenakan pidana penjara 6 tahun serta denda Rp 1 miliar.

"Penyebar hoaks yang ujaran kebencian bisa 6 tahun penjara dan denda sampai Rp 1 miliar, UU ITE pasal 28," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Akademi Kepolisian Semarang, Rabu (12/9).

Lebih lanjut untuk mengantisipasi terlibatnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di tahun politik, dia melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penyebarannya.

"Jadi intinya masyarakat harus hati-hati dan butuh edukasi. Semua tindakan melalui pesan singkat maupun lewat medsos harus dicermati. Sebab prediksi jelang 2019 akan masif penyebaran hoaks," ungkapnya.

Setyo juga sudah berusaha melawan hoaks dengan membuat tim Satgas Nusantara, guna menghadapi Pilpres 2019 agar suasana tetap kondusif.

"Kita sudah aktif tim satgasnya. Ini memantau pergerakan berita bohong dan ujaran kebencian. Tujuannya agar masyarakat aman damai memasuki gelaran konstelasi Pilpres Pileg," ujarnya.

Untuk pesan yang patut diduga hoaks, Setyo menjelaskan biasanya kalimat tersebut diawali dengan kata-kata 'sebarkanlah' atau sejenisnya. Namun untuk memastikan kebenarannya bisa dicek di media mainstream.

"Ciri hoaks, setelah atau sebelum berita dituliskan tolong sebarkan, itu tanda-tanda hoaks. Coba cek di media mainstream, online atau televisi. Kalau tidak ada ya patut diduga," pungkasannya.