Merdeka.com - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengaku tengah menyusun petunjuk dan arah (jukrah) terkait temuan tumpang tindih pelayanan kapal di pelabuhan yang tidak prosedural.

Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kita susun Jukrah ke jajaran dengan penekanan kembali Pak Menko Marinves," kata Agus kepada awak media, Jumat (12/11).

Agus menjelaskan, kegiatan sementara yang dilakukan polisi adalah pengawasan praktik kecurangan yang berdampak pada sektor ekonomi.

"Pengawasan berdampak ekonomi tengah diawasi yang berdampak biaya tinggi di pelabuhan dilakukan," jelas Agus.

Terkait penindakan, Agus mengatakan pihaknya terbuka atas adanya laporan terkait, jika terjadi dugaan kecurangan terjadi pada unit usaha di Pelabuhan.

"Jadi lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami kecurangan," Agus menutup.

Diberitakan sebelumnya, Menko Luhut memberikan arahan soal hal terkait tidak hanya untuk Polri. Luhut juga meminta KPK dan Kejaksaan secara bersama menelisik hal tersebut untuk mengatasi layanan tumpang tindih di pelabuhan yang berpotensi rasuah.

"Berdasarkan hasil tinjauan lapangan oleh tim Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) dan Kemenko Marves saya mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih karena adanya dual sistem Inaportnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan," kata Luhut beberapa wajtu lalu.

Reporter: M Radityo Priyasmoro/Liputan6.com