Polri masih mengkaji UU MD3 soal panggil paksa yang tak datang ke DPR

Merdeka.com - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu berkaitan dengan kewajiban polisi dalam membantu DPR untuk memanggil paksa pihak yang tak mau datang saat dipanggil DPR dalam fungsi pengawasan.

Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian. Karena setiap ada kebijakan atau keputusan baru, pihaknya selalu melakukan pengkajian terlebih dahulu.

"MD3 sementara sedang dikaji. Mengajukan karena MK saja boleh. Kita begitu ada regulasi baru pasti kita akan melakukan kajian," kata Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (15/2) malam.

Dirinya pun menuturkan bahwa UU MD3 ini masih berkaitan dengan kewajiban polisi dalam membantu DPR untuk memanggil paksa anggota dewan "Ini berkaitan dengan posisi Polri, berkaitan dengan tindaklanjutnya," tuturnya.

Dalam hal tersebut Polri tak mau terburu-buru dalam melakukan pengkajian soal UU MD3. Karena saat ini juga pihaknya masih melakukan pengkajian soal RUU KUHP.

"Tergantunglah. Kita banyak tugas juga. RUU KUHP masih berjalan, kemudian banyak UU terorisme masih kita kaji di Divisi Hukum," ujarnya.

Menurutnya, pengkajian soal UU MD3 yang dilakukan oleh pihaknya itu karena ingin tahu apa tugas dan posisi Korps Bhayangkara tersebut. "Kita kan harus tahu dengan diputuskan seperti ini kita melihat posisi kita seperti apa," ucapnya.

Untuk melakukan pengkajian tersebut, pihaknya juga akan memanggil beberapa ahli pidana. Hal itu untuk saling sharing atau tukar pendapat.

"Biasanya undang ahli pidana, ahli tata negara kita undang untuk sharing pengetahuan," tandasnya.