Merdeka.com - Situs Brached Forum yang mengklaim telah membobol data 26 juta dokumen Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan 26 juta dokumen yang diduga dibocorkan oleh peretas itu adalah data usang berdasarkan hasil penelusuran Tim Siber Polri.

"Saya sudah tanyakan. Setelah didalami Tim Siber, itu hoaks. Data pada tahun 2016," kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (23/9).

Selain data usang, dokumen atau data tersebut juga bisa didapatkan dengan mudah di internet. Dia lantas mencontohkan tidak ada keterkaitan antara data yang satu dan yang lainnya, seperti data Polda Kalimantan Tengah tidak nyambung dengan data Polda Metro Jaya.

"Data itu bisa didapat di internet. Datanya dari Polda Kalteng wis enggak nyambung dengan Polda Metro," kata Dedi dengan aksen Jawa nya.

Meskipun demikian, dugaan kebocoran data tersebut tetap bakal didalami. Pendalaman untuk melacak pelaku penyebarnya, kemudian memproses secara hukum.

"Ya, penyebarnya masih didalami lagi supaya Ditsiber Polda Metro Jaya saja enggak usah Mabes," kata Dedi.

Dugaan kebocoran data kembali terjadi. Dugaan ‘kemalingan’ data ini berasal dari institusi kepolisian. Hal tersebut diketahui dari situs Breach.to melalui akun Meki. Diketahui dari unggahan itu, data identitas anggota kepolisian yang dijual mencapai 26 juta.

Disebutkannya, data yang dijual yakni nama lengkap, pangkat/NRP, jabatan, nomor HP, ID kesatuan, ID personel, termasuk sejumlah dokumen penting. Data ini dijual dengan harga USD 2.000 BTC.

"Kepolisian Indonesia telah menghabiskan banyak uang untuk membangun server atau situs web sederhana (karena mereka tidak peduli mengenai kerentanan pada website yang mereka miliki," tulis akun tersebut.

Selain data identitas anggota Polri, akun ini juga mengaku menjual data anggota DPR. Ia mengaku menjual data ini dengan harga terjangkau. Dari informasi yang diunggah, informasi yang dijual ini berisi sekitar 500 ribu data anggota DPR.

Data yang diduga bocor ini berisi informasi NIK, nomor telepon, nama, alamat email, password, hingga sejumlah dokumen internal. Data yang diduga milik anggota DPR ini dijual dengan harga 0,026 BTC.