Merdeka.com - Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengaku, kejadian yang menimpa Nurhayati akan menjadi bahan atau bagian Analisa dan Evaluasi (Anev) Bareskrim Polri. Diketahui, Polri dan Kejaksaan Agung telah menghentikan kasus yang melibatkan mantan bendahara Desa Citemu itu.

"Jadi untuk menyikapi kejadian ini kita belajar dari setiap peristiwa yang terjadi, kasus ini juga bagian daripada Anev dari Bareskrim Polri kepada seluruh jajaran, baik di tingkat Polsek, di tingkat Polres sampai dengan tingkat Polda di dalam menetapkan status tersangka seseorang," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (2/3).

Menurutnya, dalam proses gelar perkara suatu kasus sebagai kontrol terhadap penanganan kasus itu untuk harus dimaksimalkan, dan gelar ekspos bisa menghadirkan para saksi ahli serta harus bersama-sama dengan Jaksa Penuntut.

"Biar tidak terjadi penafsiran-penafsiran hukum yang berbeda, jadi dari awal harus sudah seperti itu. Sehingga kasus-kasus ini di kemudian hari jangan sampai terulang kembali," ujarnya.

"Dan pelajaran dalam kasus ini juga dari Dirtipikor akan selalu melakukan asistensi penanganan kasus korupsi yang disidik oleh Polres maupun oleh Polda. Guna menghindari kasus-kasus seperti ini terjadi lagi," sambungnya.

Selain itu, dengan adanya kasus yang menimpa Nurhayati. Ia mengajak masyarakat untuk sama-sama membantu aparat penegak hukum memberantas korupsi, karena pemberantasan korupsi itu tidak hanya menjadi tanggungjawab penegak hukum, tetapi harus berkolaborasi antara masyarakat dan stakeholders lainnya.

"Masyarakat tidak perlu takut, justru masyarakat kita harapkan. Ini penting agar korupsi dihilangkan di Indonesia," tutupnya.

Kasus Nurhayati Dihentikan

Polri memastikan untuk kasus yang menimpa Nurhayati telah dihentikan. Diketahui, mantan bendahara Desa Citemu itu turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran APBDes tahun 2018-2020 yang diduga dilakukan tersangka Kades bernama Supriadi senilai Rp818 juta.

"Malam hari ini juga, Polri sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dan menggelar kasus ini dengan pihak kejaksaan. Dari hasil gelar kemarin, Polri memutuskan untuk kasus Nurhayati akan dihentikan pada hari ini. Pada malam hari ini," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (1/3).

"Teknis penghentian, kasus ini sudah P21 tetap akan dilimpahkan ke kejaksaan, meski tidak dihadiri yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan dalam hal ini sedang Isoman," sambungnya.

Dedi menegaskan, nantinya kejaksaan akan melakukan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

"Dari jaksa akan melakukan SKP2. Malam hari ini juga. Jadi, terkait kasus Nurhayati malam hari ini juga selesai," tegasnya.

Jenderal bintang dua ini memastikan, untuk malam ini akan dikeluarkan SKP2. Sehingga, untuk kasus yang menimpa Nurhayati pun tidak akan dilanjutkan.

"Untuk malan ini kasus Nurhayati sudah dikeluarkan SKP2, artinya bahwa tidak lagi proses penegakan hukum terhadap Nurhayati dilanjutkan, enggak. Sudah dihentikan baik di tingkat Polri maupun kejaksaan. Memang mekanismenya sesuai hukum acara pidana seperti itu," tutupnya.