Merdeka.com - Polri akan bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri kemungkinan sumber dana ilegal Partai Politik (Parpol). Langkah tersebut menyikapi temuan terakhir bahwa ada dugaan aliran uang senilai Rp1 triliun yang masuk untuk pemenangan Pemilu 2024.

"Ya tentunya kalau ada laporan dari PPATK dari penyidik Bareskrim terus akan melakukan koordinasi, komunikasi dengan penyidik PPATK," tutur Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (26/1).

Prinsipnya, kata Dedi, setiap tindak pidana yang ditangani Polri harus mengacu pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang proses penyidikan.

"Jadi ada tahapan-tahapannya, setiap laporan yang masuk harus dilakukan assessment, apakah ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan," jelas dia.

Apabila jelas tindak pidana, maka hasil gelar perkara akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sama halnya ketika alat bukti telah cukup, maka dari penyidikan itu akan ditetapkan tersangka dan diproses lebih lanjut.

"Jadi mekanisme tentang penyidikan sudah sangat jelas dan itu menjadi pendoman dair penyidik sebelum proses pidananya dilimpahkan ke JPU," ujar Dedi

Terpisah, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) akan mengantisipasi dana pemilu yang sumbernya tak sah. Semisal hasil pembalakan liar hingga aktivitas tambang ilegal.

"Dalam beberapa kasus lama memang kita melihat ada sumber-sumber yang berasal dari aktivitas pembalakan liar, ilegal mining, ilegal logging, ilegal fishing, yang lari ke banyak kepentingan. Termasuk juga untuk pendanaan terkait politik," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana seusai rapat koordinasi di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/1).

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, Ivan mengatakan, beberapa aliran sumber dana pemilu memang terbukti berasal dari aktivitas ilegal. Salah satunya bahkan berasal dari tindak green financial crime (GFC), misalnya pembalakan liar.

"Itu terjadi sebelumnya. Sekarang kita melihat ada kencenderungan yang sama. Itu lah yang harus kita koordinasikan, bagaimana mencegah agar aktivitas pemilu tidak dibiayai dari sumber-sumber ilegal. Itu yang kita antisipasi," serunya.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan timnya, persiapan terkait permodalan mengenai pemilu bahkan sudah dimulai dalam 3 tahun sebelum ajang kontestasi politik dimulai.

"Jadi kita melihat kecenderungannya. Dalam hasil riset kita ada penggunaan-penggunaan dana yang bersumber dari penerimaan yang diperoleh 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, dan bahkan sampai angka yang nilainya triliunan," terang Ivan.

Tak ingin kecolongan lagi, PPATK akan memantau seluruh aliran dana di masa kampanye.

"Semua kita pantau, dan akan dilihat, karena itu jadi tanggung jawab kita semua. Artinya kita ingin mencoba integritas sistem pemilu ini terjamin, khususnya jangan sampai pembiayaan itu mempengaruhi pemilu. Jadi pemilu ini adu visi dan misi, bukan adu capital, bukan adu uang," katanya.

Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com [lia]

Baca juga:
Gerindra: Ada Ide Parpol Pendukung Coblos Caleg Bentuk Koalisi
Uji Materi UU Pemilu, 8 Fraksi DPR Sebut Sistem Coblos Partai Kemunduran Demokrasi
Beda dengan PDIP, Pemerintah Tetap Ingin Pemilu 2024 Coblos Caleg Ketimbang Partai
PKS Masih Yakin Koalisi Perubahan Terwujud meski NasDem Mesra dengan PKB dan Gerindra
Gerindra: Pertemuan dengan NasDem akan Dilakukan Beberapa Kali
PDIP soal Coblos Partai Ibarat Beli Kucing Dalam Karung: Apa Iya Parpol Ugal-ugalan