Merdeka.com - Seorang calon taruni Akpol (Akademi Kepolisian) di Kepulauan Riau yang tak lolos seleksi karena terkonfirmasi positif Virus Corona atau Covid-19. Padahal ia menjadi peringkat satu dalam seleksi tersebut.

Indonesia Police Watch (IPW) ikut menyoroti perihal kasus ini. Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, pelbagai keluhan memang kerap bermunculan di setiap penerimaan Akpol mulai dari isu bayar membayar hingga lainnya.

"Yang terbaru kasus di Batam, di mana calon Taruni yang mengaku ranking 1 dalam tes tingkat Polda tapi kemudian tidak diloloskan ke tingkat pusat dengan alasan terkena Covid," katanya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (10/8).

Dia menilai, dengan munculnya berbagai keluhan di setiap penerimaan Akpol menunjukkan bahwa masih ada masalah serius dalam proses rekrutmen tersebut. Meskipun polri selalu mengatakan proses penerimaan tersebut sudah transparan.

"Dalam kasus di Batam ini memang ada yang aneh, yang belum diungkapkan polri secara transparan. Namun dari ciutan Twitter calon Taruni itu disebutkan bahwa dirinya didatangi pihak Polda yang mengatakan dirinya tidak bisa ikut ke tingkat pusat karena terkena Covid-19. Tapi pihak Polda tidak memberikan surat atau bukti-bukti yang bersangkutan memang terkena Covid," bebernya.

Menurut Neta, masalah muncul setelah hasil swab yang dilakukan calon Taruni itu menunjukkan negatif. Polri pun diminta terbuka soal kasus ini.

"Kenapa pihak Polda ceroboh dan tidak transparan sejak awal. Mabes Polri jangan cuci tangan dengan mengatakan, jika ada masalah calon Taruni itu seharusnya mengadu ke Propam," tegasnya.

Menurutnya, masalah utamanya bukanlah persoalan mengadu ke Propam atau tidak, melainkan sistem dan sikap Polda yag tidak promoter yang harus dipermasalahkan dan diusut Mabes Polri. Terutama soal kedatangan pihak Polda ke rumah calon Taruni yang tanpa membawa data data valid dan konkrit.

"Inilah sumber masalahnya yang harus diusut Mabes Polri. Kenapa pembatalan keberangkatan calon Taruni itu ketingkat pusat tidak dilakukan secara promoter. Karena calon Taruni itu merasa tidak ada lagi tempat mengadu yang bisa dipercaya, dia pun mengadu ke publik lewat Twitter dan itu sah karena polri adalah lembaga publik yang memang harus dikontrol publik jika ada kecurangan di dalamnya," pungkasnya.

Penjelasan Polri

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan bahwa Polri merasa kehilangan calon taruni Akademi Kepolisian (Akpol) 2020 terbaik lantaran dinyatakan positif Covid-19.

Walaupun calon taruni calon yang dinyatakan positif itu mendapat rangking teratas di bidang akademis. Polri, ujar Argo, tetap mendoakan dan membuka peluang selebar-lebarnya untuk mencoba kembali pada pembukaan Akpol di tahun yang akan datang.

"Polri merasa kehilangan peserta terbaik seleksi untuk menjadi Polisi. Namun tidak bisa dipungkiri karena salah satu syarat utama adalah bebas Covid-19,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/8)

Sementara itu, Argo menambahkan bahwa kasus gagal calon taruna/taruni Akpol, tidak hanya terjadi Polda di Kepulauan Riau saja melainkan juga terdapat di Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur.

"Juga ada yang di pulangkan karena hasil swab positif. Kalau tetap dipaksakan diberangkatkan seleksi di Pusat, dikhawathirkan akan mempengaruhi peseta yang lain untuk tertular Covid-19," ujarnya.

Hal itu karena, Argo memastikan bahwa proses seleksi penerimaan di masa pandemi Covid-19 tetap harus mengedepankan protokol kesehatan.

"Panitia seleksi sebelum pelaksanaan tes dilakukan penyumpahan, dan panitia seleksi bidang kesehatan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di setiap perwakilan daerah," kata Argo

Kemudian, sambung Argo seleksi tarun atau taruni Akpol di masa pandemi Covid-19 ini, selain dinilai kesehatan, jasmani, psikologi dan akademiknya. Seluruh peserta calon baik taruna atau taruni Akpol 2020 harus dinyatakan bebas dari paparan virus corona.

"Peserta harus bebas Covid-19 yang dinyatakan dengan hasil swab oleh gugus tugas dan RS Bhayangkara serta IDI," tutupnya.