Merdeka.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) telah mengumpulkan sejumlah kasus terkait penyalahgunaan wewenang Bantuan Sosial (Bansos). Hal ini disampaikan Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Awi Setiyono.

"Direktorat Tindak Pidana Korupsi telah mengumpulkan info adanya dugaan penyalahgunaan wewenang Bansos," katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/7).

Sejumlah kasus yang dilaporkan itu berada di Polda seperti di Sumatera Utara, Riau, Banten, NTT, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat.

"Data yang kami terima, 55 kasus di 12 Polda yaitu Sumatera Utara 31 kasus, Riau 5 kasus Banten, NTT, Sulawesi Tengah masing-masing 3 kasus. Jawa Timur, Maluku Utara, NTB masing-masing 2 kasus dan Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat masing-masing 1 kasus," sebutnya.

Lalu, berdasarkan hasil penyelidikan terkait motif yang ditemukan oleh penyidik dibeberapa pemeriksaan. Polisi menemukan adanya lima motif seperti pemotongan dana dan pembagian tidak merata.

"Pemotongan dana sengaja dilakukan perangkat desa dengan maksud azas keadilan bagi mereka yang tidak menerima. Hal tersebut sudah diketahui dan disetujui yang menerima bansos. Ketiga pemotongan dana digunakan untuk uang lelah," ujarnya.

"Keempat pengurangan timbangan paket sembako dan kelima tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima masih melakukan penyelidikan, tentunya tanpa mengganggu jalannya pendistribusian," tutupnya.