Merdeka.com - Polri telah membentuk Satgas Anti Money Politics di Pilkada serentak 2018. Satgas ini dibentuk untuk mengawasi agar tak adanya kecurangan pada saat Pilkada baik yang dilakukan kandidat ataupun parpol.

Aroma money politics di Pilkada serentak mulai muncul dengan dugaan adanya mahar politik dari partai politik kepada kandidat yang ingin mendapat rekomendasi maju Pilkada. Itu diungkapkan La Nyalla dan Siswandi yang gagal maju Pilkada lantaran tak sanggup mengabulkan permintaan mahar politik yang diajukan Gerindra dan PKS.

Menanggapi itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan pihaknya belum menindaklanjuti dugaan mahar politik yang diungkap La Nyalla maupun Siswandi.

"Itu hak yang bersangkutan kita akan terima kalau beliau melapor, kalau tidak ya kita tidak memaksa," kata Setyo di Mabes Polri, Senin (15/1).

La Nyalla sempat menyatakan bakal menempuh jalur hukum sebagai reaksi atas permintaan mahar politik. Namun sampai saat ini La Nyalla belum melaporkan kasus ini ke pihak berwajib.

"Sejauh ini saya belum dapat laporan," kata dia.

Sebelumnya, La Nyalla mengaku dimintai mahar miliaran rupiah terkait pencalonan dirinya di Pilgub Jatim. Karena tidak bisa memberikan uang tersebut, La Nyalla gagal mendapatkan rekomendasi Gerindra untuk menjadi bakal calon gubernur Jawa Timur.

Untuk menindaklanjuti hal itu, La Nyalla akan mengambil tindakan hukum. Apalagi pihak kepolisian membentuk Satgas anti money politics untuk mencegah terjadinya politik uang dalam Pilkada 2018.

Kasus sama juga diduga terjadi di Pilkada Kota Cirebon. Brigjen Pol Siswandi dan Euis Fety Fatayati gagal maju di Pilwalkot Cirebon lantaran tak didukung PKS yang disebut-sebut meminta mahar miliaran rupiah.

"Terima kasih kepada partai pengusung Koalisi Umat khususnya Gerindra dan PAN yang tidak meminta mahar sedikitpun, namun salah satu partai koalisi (PKS) itu meminta mahar sampai miliaran," ujar Siswandi.