Merdeka.com - Meskipun Komisi Yudisial (KY) mengaku telah melaporkan hakim agung Achmad Yamanie terkait pemalsuan dokumen putusan majelis PK gembong narkoba Hengky Gunawan, Mabes Polri mengaku belum menerima surat pelaporan tersebut.

"Waktu itu kita cek belum ada, mungkin sampainya hari ini," kata Karo Penmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu (29/11).

Selain itu, Polri menjelaskan tak bisa menidaklanjuti apa yang disampaikan KY tanpa adanya pelaporan. Oleh karena itu Polri mengharapkan KY dapat melapor dan juga menyertakan bukti-bukti yang terkait dengan kejahatan pidana Yamani.

"Sangat penting untuk kita mendapatkan info awal akan mempelajari dengan melakukan penyelidikan. Apabila di situ ada unsur pidana itu yang diharapkan bisa disaring pada kita," kata Boy lagi.

Sebelumnya, Komisi Yudisial akan meminta kepolisian mengusut dugaan pemalsuan dokumen negara. Dugaan pemalsuan tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan Mahkamah Agung (MA), Yamanie mundur bukan karena sakit.

Di lain pihak, MA telah menyatakan hakim agung Achmad Yamanie terbukti mengubah putusan terhadap perkara PK atas nama terpidana Hengky Gunawan dari 15 tahun menjadi 12 tahun. Itu terbukti dari pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa internal MA yang menemukan adanya catatan tangan di salinan putusan.