Merdeka.com - Penyidik Bareskrim Polri sudah berkomunikasi dengan penyidik Kejagung terkait perkara Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Nurhayati yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa. Hasil koordinasi tersebut memunculkan dua pilihan menyelesaikan perkara tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa koreksi ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan oleh penyidik Bareskrim Polri pada Jumat (25/2) lalu, yang dilanjutkan dengan koordinasi Kabareskrim Polri bersama Kejaksaan Agung.

Opsi yang kedua, penyidik kepolisian akan melimpahkan berkas perkara yang sudah dinyatakan P-21 ke kejaksaan. Setelah itu, pihak kejaksaan akan melakukan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) sesuai undang-undang kejaksaan.

"Dari hasil koordinasi memang ada dua opsi, opsi yang pertama Pak Kabareskrim sudah menyampaikan akan melakukan koreksi terhadap penetapan P21, opsi kedua berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan dan nanti kejaksaan sesuai UU kejaksaan akan melakukan SP2, Surat Penghentian Penuntutan," kata Dedi kepada wartawan, Selasa (1/3).

Alasan Penetapan Tersangka Dikoreksi

Dedi menyebutkan bahwa penyelesaian kasus Nurhayati tidak hanya berpedoman pada asas kepastian hukum tetapi asas menyangkut masalah keadilan dan juga asas kemanfaatan hukum.

Menurut dia, secara sistem peradilan pidana (criminal justice system) proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan oleh kejaksaan dari hukum acara pidana tidak ada yang salah. Namun jika dilihat dari aspek yang lebih luas yakni peradilan sosial, perlu melihat aspek rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.

"Itu lah perspektif hukum yang akan dilakukan terkait menyangkut masalah kasus N," tutup Dedi.

Kejaksaan Agung Segera Keluarkan SKP2 untuk Kasus Nurhayati

Kejaksaan Agung segera mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) untuk Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu Nurhayati yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa oleh Polres Cirebon.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah mengatakan, sebelum perkara dihentikan, pihaknya terlebih dahulu meminta penyidik Polres Cirebon untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) atau tahap II.

“Karena perkara sudah P-21, maka kami minta penyidik tahap II dan kami akan SKP2,” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (1/3).

Dia mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke JPU Kejaksaan Negeri Cirebon terkait penetapan tersangka Nurhayati. Dari hasil konfirmasi, JPU tidak mengetahui bahwa Nurhayati adalah pelapor.

“Kami sudah check ke JPU nya di Cirebon, mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa Nurhayati adalah pelapor di perkara tersebut,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.