Politisi PDIP nilai rencana 'BUMN-kan' SKK Migas belum tepat

Senin, 9 Maret 2015 04:55 Reporter : Laurencius Simanjuntak
Politisi PDIP nilai rencana 'BUMN-kan' SKK Migas belum tepat Ilustrasi BUMN. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Rencana pemerintah untuk mengubah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi badan Usaha Milik Negara (BUMN) diapresiasi. Namun, ada hal-hal lain yang perlu menjadi kajian dan pertimbangan lebih lanjut sebelum rencana tersebut direalisasikan.

"Terkait wacana SKK Migas jadi BUMN sendiri, kami menganggap usulan itu baik. Tapi, ada hal-hal lain yang juga patut dipertimbangkan," kata anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP Falah Amru, lewat keterangannya, Minggu (8/3).

Salah satu yang menjadi soal, ujar dia, adalah mengenai biaya. Menurut Falah, untuk menjadikan SKK Migas menjadi BUMN sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Padahal di sisi lain, pemerintah sekarang ini kan sedang serius melakukan berbagai langkah efisiensi di banyak sektor. Apalagi, mengingat harga-harga kebutuhan yang saat ini semua serba naik, efisiensi praktis menjadi hal yang penting," jelasnya.

Oleh karena itu, Falah menegaskan, usulan atau wacana menjadikan SKK Migas menjadi BUMN sendiri saat ini adalah belum tepat. Dia lebih cenderung SKK Migas dan Pertamina dilebur menjadi satu.

"Kami lebih cenderung ke opsi agar SKK Migas dilebur saja ke Pertamina. Tapi sekali lagi berbagai opsi ini masih akan kami bahas lebih dalam dalam revisi UU Migas," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri merekomendasikan agar Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas diubah menjadi sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibanding tetap menjadi lembaga sendiri. Karena itu, Undang-Undang (UU) Migas Nomor 22 tahun 2011 perlu direvisi.

Bukan tanpa sebab Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengusulkan itu. Dengan mengubah SKK Migas menjadi BUMN, proses pengusahaan potensi migas nasional dapat sepenuhnya dikelola SKK Migas. Misalnya, menjual jatah pemerintah dan melakukan pengusahaan kontrak. [ren]

Topik berita Terkait:
  1. SKK Migas
  2. BUMN
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini