Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengecam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasalnya, Trump yang mengakui Yerusalem sebagai wilayah Israel dapat membahayakan proses perdamaian Palestina dan Israel.

"Tindakan presiden Trump mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibukota Israel melanggar hukum internasional dan membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah," katanya di Jakarta, Kamis (7/12).

Dia mengungkapkan, Dewan Keamanan PBB dalam beberapa dekade terakhir sudah mengeluarkan berbagai resolusi yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas sebagian wilayah Yerusalem ilegal. Sebuah Resolusi DK PBB itu final dan mengikat bagi seluruh negara anggota PBB termasuk Amerika Serikat.

"DK PBB misalnya pernah mengeluarkan Resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang direbutnya melalui perang termasuk Yerusalem," ujarnya.

"Lalu ada Resolusi 476 DK PBB tahun 1980 dimana PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, dan memerintahkan seluruh negara anggota PBB untuk memindahkan kedutaan besarnya dari kota Yerusalem. Buntutnya tidak ada satu negara pun hari ini yang memiliki kedutaan besar di Yerusalem," tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Charles menegaskan, pemerintah Indonesia harus segera mengutuk langkah Amerika Serikat yang memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibukota negara Israel. Dalam forum PBB Indonesia harus menyuarakan dan mengingatkan agar resolusi-resolusi DK PBB terkait Yerusalem bisa ditegakkan.

"Bahkan, Indonesia bisa berperan dalam menggalang negara-negara anggota PBB untuk menginisiasi sebuah resolusi dalam forum Sidang Umum PBB yang menegaskan kembali bahwa Yerusalem bukan ibukota Israel," tutupnya.

Pada Rabu (6/12) pukul 13.00 waktu setempat, Trump telah mengumumkan secara resmi pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai wilayah Israel dan akan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Trump menyebut pengakuan Yerusalem sebagai milik Israel tidak lain sebagai pengungkapan fakta sebagaimana mestinya. Padahal, Palestina akan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota saat benar-benar merdeka karena wilayah tersebut masih dicaplok Israel.

Selain Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina, kecaman atas rencana AS itu disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guteres, Paus Fransiskus, China, Uni Eropa, dan bahkan dari negara-negara sekutu AS.