Merdeka.com - Anggota komisi V DPR periode 2014-2019, Andi Taufan Tiro (ATT), ditetapkan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) tersangka baru. Politisi PAN itu ditetapkan tersangka kasus suap proyek jalan di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Selain itu, KPK juga menetapkan kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary (AHM). "Atas pengembangan kasus tindak pidana korupsi terkait proyek jalan di kementerian PUPR KPK menetapkan ATT dan AHM sebagai tersangka," ujar pelaksana harian kepala biro humas KPK, Yuyuk Andriati, Rabu (27/4).

Yuyuk menuturkan, keduanya terbukti menerima suap dari pengusaha Abdul Khoir, direktur utama PT Windu Tunggal Utama (WTU).

Atas perbuatannya, Andi terancam dijerat pasal 12 huruf a atau huruf b pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhpidana.

Sedangkan anak buah Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, dijerat pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhpidana jo pasal 65 ayat 1 ke-1 kuhpidana.

Diketahui sebelumnya, pada hari Rabu (13/1) KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbeda tempat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 6 orang. Namun KPK membebaskan 2 orang sopir karena tidak terbukti melakukan unsur pidana, kemudian sisanya resmi ditetapkan tersangka setelah melakukan pemeriksaan hampir 24 jam.

Keempat tersangka adalah Damayanti Wisnu Putranti anggota momisi V DPR RI fraksi PDIP, Julia Prasrtyarini atau Uwi dan Dessy A. Edwin, dari pihak swasta yang menerima suap sedangkan Abdul Khoir selaku Dirut PT Windu Tunggal Utama (WTU) sebagai pemberi suap. Selain itu pula KPK mengamankan SGD 99.000 sebagai barang bukti.

Atas perbuatannya, Damayanti, Julia, dan Dessy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara Abdul Khoir dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam pengembangan kasus KPK juga menetapkan Budi Supriyanto (BSU) sebagai tersangka, Rabu (2/3), lantaran diduga menerima uang panas proyek jalan tersebut. Penetapan Budi sebagai tersangka dengan surat perintah penyidikan (Sprindik) tertanggal 29 Februari.

Sama halnya dengan Damayanti, Dessy dan Julia, Budi disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Kendati demikian saat persidangan perdana Abdul Khoir (4/4) di pengadilan tipikor Jakarta Pusat, muncul nama baru yang diduga menerima kucuran uang panas diantaranya Kepala Balai Kementerian PUPR Amran HI Mustary Rp 13,78 miliar rupiah dan SGD 202.816 , anggota komisi V Fraksi PKB Musa Zainudin Rp 3.8 miliar dan SGD 328. 377, terakhir ada anggota komisi V DPR lainnya dari Fraksi PAN Andi Taufan Tiro yang menerima uang Rp 3.4 miliar.