Merdeka.com - Pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad soal penggunaan voorijder oleh pejabat negara adalah korupsi menuai kontroversi. Politisi cantik dari Partai Demokrat, Ingrid Kansil menilai, penggunaan voorijder sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Yang sudah ada yaitu UU LLAJ No 22 Tahun 2009. Saya melihat penggunaan voorijder itu sesuai dengan kebutuhan dan ketepatan waktu yang dibutuhkan oleh mereka," kata Ingrid Kansil saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Senin (3/9).

Istri Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan ini meminta publik memaklumi penggunaan voorijder oleh pejabat publik. Sepanjang tidak merugikan masyarakat dan memang digunakan dalam rangka melakukan tugas negara hal itu sah saja.

"Namun, pejabat yang tidak menggunakan juga tidak masalah. Saya pikir ini tidak perlu diperbesar kita bisa melihat penggunaan voorijder ini sesuai dengan porsi tidak berlebihan dan bukan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

Ketua KPK, Abraham Samad sebelumnya menyatakan penggunaan voorijder oleh pejabat negara adalah korupsi. Sebab, dalam praktiknya dapat merugikan orang lain.

"Penggunaan voorijder itu menurut saya salah satu bentuk korupsi juga. Dengan adanya pengawalan dari voorijder kita merampas hak orang lain. Korupsi demikian, merampas hak milik orang lain," kata Abraham.

Sebagai pimpinan KPK, Abraham ingin menjadi contoh bagi masyarakat dengan tidak menggunakan voorijder. Dia mengaku tidak pernah menggunakan voorijder selama ini.

"Voorijder itu kan mau enggak mau pasti yang lain yang berada di situ disuruh minggir, kita (sebagai pejabat) diutamakan jalannya," ujarnya.