Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus PPP sebut banyak kader yang minta Perppu Ormas ditolak

Politikus PPP sebut banyak kader yang minta Perppu Ormas ditolak Demo massa PPP di Bundaran HI. ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati mengatakan pihaknya masih mengkaji soal substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dengan Komisi II. Namun, menurutnya, kader PPP di bawah menginginkan agar Perppu Ormas itu ditolak.

"PPP ini di bawah akar rumput masih banyak yang menolak, masih banyak aspirasi yang masuk ke PPP untuk menolak," kata Reni di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/9).

Kader PPP di bawah memiliki sejumlah alasan keberatan bahwa Perppu Ormas harus ditolak, semisal dari perspektif hukum, sosial dan agama. Akan tetapi, Reni menyebut sebagian besar khawatir Perppu Ormas akan digunakan sebagai alat untuk membubarkan ormas lain selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Terus kenapa kok tiba-tiba begini yang jadi preseden, jadi kekhawatiran masyarakat itu ini jadi preseden untuk dilakukannya penutupan pembubaran ormas ormas lainnya," terangnya.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum PPP ini menuturkan, partainya membutuhkan informasi dan kajian sebelum mengambil keputusan soal Perppu Ormas.

"Maka itu kenapa kita memerlukan informasi yang komprehensif, memerlukan kajian yang mendalam agar ketika kita nanti memberikan penjelasan kepada masyarakat sesuai dengan informasi yang utuh," tutup Reni.

Sejauh ini, Komisi II DPR telah menggelar rapat internal untuk membahas jadwal dan mekanisme pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Keputusan soal Perppu Ormas itu akan diputuskan dalam rapat paripurna masa sidang I pada 28 Oktober 2017 mendatang.

"Nyusun jadwal sama mekanisme," kata Ketua Komisi II Zainudin Amali saat dihubungi, Kamis (7/9).

Lebih lanjut, Amali menuturkan Komisi II berencana mengundang pemerintah agar menyampaikan substansi Perppu Ormas pekan depan. Pihak pemerintah yang akan diundang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Kemudian, pihaknya juga akan mengundang ormas-ormas terkait baik yang pro dan kontra untuk memberikan masukan yang menguatkan atau mengubah pandangan fraksi-fraksi.

Rencananya, ormas-ormas yang akan diundang yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Setelah itu, fraksi-fraksi akan memberikan pandangan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Pandangan tiap fraksi akan dilaporkan ke Badan Musyawarah untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna.

"Untuk memperkuat masukan saja artinya yang pikirannya sudah pasti enggak setuju sama Perppu ormas ya dikuatkan. Bagi yang setuju ya dikuatkan kita akan undang ahli baik yang pro maupun yang kontra," ujarnya.

Meski demikian, kata Amali, Komisi II tak ada perubahan pasal dari Perppu Ormas. DPR memiliki dua opsi untuk menerima atau menolak Perppu tersebut. Jika mayoritas fraksi setuju, maka Perppu Ormas akan langsung disahkan dalam rapat paripurna.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

Baca Selengkapnya
PPP Nantikan Momen Megawati dan Jokowi 'Bersatu' di Puncak Harlah

PPP Nantikan Momen Megawati dan Jokowi 'Bersatu' di Puncak Harlah

Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-51 akan digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang Makassar.

Baca Selengkapnya
Santri Ponpes Makassar Tewas di Tangan Senior, Anggota DPR Colek Kapolda hingga Kapolri 'Beri Hukuman Setimpal'

Santri Ponpes Makassar Tewas di Tangan Senior, Anggota DPR Colek Kapolda hingga Kapolri 'Beri Hukuman Setimpal'

Menanggapi hal ini, sosok anggota DPR RI memberi atensi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Majelis Pertimbangan PPP Minta Ketum Pecat Kader yang Dukung Prabowo-Gibran

Majelis Pertimbangan PPP Minta Ketum Pecat Kader yang Dukung Prabowo-Gibran

Majelis Pertimbangan PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memecat kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Pemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024

Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.

Baca Selengkapnya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.

Baca Selengkapnya
PPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi

PPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi

PPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.

Baca Selengkapnya
PPP Sanksi Kader Yang Dukung Prabowo-Gibran: Oknum Balelo, Indisipliner

PPP Sanksi Kader Yang Dukung Prabowo-Gibran: Oknum Balelo, Indisipliner

Menurut Awiek, kader itu telah melenceng dari sikap PPP yang sudah mengusung paslon nomor urut 1 Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya